mediasulsel.id – Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai membahas penyusunan anggaran 2027 melalui Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO).
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan pentingnya efisiensi di tengah kondisi ekonomi dan dinamika global, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kita harus betul-betul efisien, tapi tetap memberikan output yang besar agar kualitas layanan tidak terganggu,” ujarnya dalam rapat daring, Senin (6/4/2026).
Pembahasan ini akan berlangsung hingga 13 April 2026 dengan fokus pada penyusunan perencanaan yang lebih terarah dan terukur.
Dalu menekankan, usulan KRO dan RO harus disusun secara matang, mencakup kerangka acuan kerja yang selaras dengan target kinerja serta implementasi di lapangan.
“Tidak hanya kuat secara substansi, tapi juga tertib dari sisi struktur, logika, dan pembiayaan,” katanya.
Ia juga meminta agar kegiatan yang tidak seimbang antara realisasi fisik dan anggaran dievaluasi ulang agar hasil perencanaan lebih efisien, realistis, dan akuntabel.
Sementara itu, Plt Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, mengungkapkan bahwa hasil evaluasi menunjukkan banyak KRO dan RO sejak 2025 sudah tidak relevan dengan kondisi di lapangan.
Karena itu, pembahasan ini dinilai penting untuk menyesuaikan struktur perencanaan anggaran agar lebih tepat sasaran pada 2027 mendatang.
Rapat ini diikuti sekitar 100 pegawai dari berbagai unit kerja di lingkungan ATR/BPN.
