Sejumlah pelaku UMKM konveksi di Kota Makassar menyampaikan keluhan atas proses lelang seragam sekolah gratis yang dinilai belum transparan dan berkeadilan. Salah satunya disampaikan oleh H. Isyam, pengusaha konveksi lokal, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kota Makassar.
“Kami sudah ikuti semua prosedur, bahkan membuat etalase di e-katalog Inaproc versi 6, tapi sampai sekarang belum juga di-klik. Sudah lebih dari sebulan menunggu,” ujar H. Isyam, Jumat (1/8/25)
Proses Lelang dan Dugaan Ketidaksesuaian
Menurut H. Isyam, proses awal lelang diikuti sekitar 50 peserta, namun hanya 31 perusahaan yang lolos administrasi. Penetapan penyedia dilakukan berdasarkan harga penawaran terendah, namun hasil akhirnya dinilai tidak konsisten.
“Yang tawar paling rendah malah tidak ikut tanda tangan kontrak. Penawar Rp140 ribu untuk SD dan Rp152 ribu untuk SMP justru tidak dipilih,” ungkapnya.
mediasulsel.id – Para pelaku UMKM berharap Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar dan Pemkot dapat menghadirkan mekanisme yang lebih terbuka dan adil, agar pelaku lokal tidak tersisih meski sudah mengikuti aturan.
Harapan Keadilan dan Afirmasi UMKM
H. Isyam menegaskan, keadilan bagi UMKM tidak hanya soal efisiensi harga, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
“Kami hanya ingin sistem ini berjalan adil dan memberi kepastian. Tidak sekadar harga, tapi bagaimana UMKM bisa tumbuh dan berkontribusi,” katanya.
Ia menilai keberpihakan pada pelaku UMKM sangat penting sebagai ujung tombak ekonomi daerah.
“Kalau UMKM mati, ekonomi pasti ikut terpuruk,” tegasnya.
Dorongan untuk DPRD dan Pemerintah
Peserta RDP meminta DPRD Makassar memperkuat fungsi pengawasan terhadap proyek pengadaan seragam gratis agar tidak menimbulkan kesenjangan. Mereka juga menginginkan adanya porsi afirmatif bagi UMKM lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Kalangan legislatif disebut akan menindaklanjuti masukan tersebut dengan memanggil pihak terkait untuk memastikan proses pengadaan seragam gratis berjalan transparan, adil, dan sesuai prinsip e-katalog.
Ringkasnya…
-
UMKM konveksi keluhkan proses lelang seragam gratis yang belum transparan.
-
Pengusaha lokal sudah ikut prosedur e-katalog Inaproc v6, namun belum ditetapkan.
-
Ada dugaan ketidaksesuaian antara penawar terendah dan pemenang kontrak.
-
DPRD diminta awasi proses pengadaan agar lebih terbuka dan berpihak pada UMKM.
-
UMKM harap kebijakan Pemkot memberi ruang tumbuh bagi pelaku lokal.
