Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan sikap penolakannya terhadap gagasan menempatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu. Ia menilai, posisi Polri yang saat ini langsung berada di bawah Presiden merupakan struktur paling ideal untuk menjaga stabilitas dan efektivitas negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Sigit saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR yang membahas evaluasi kinerja tahun 2025 serta rencana kerja Polri untuk 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Menurut Sigit, berada langsung di bawah Presiden membuat Polri lebih lincah dalam menjalankan tugas, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia menilai, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, akan muncul potensi tumpang tindih kewenangan yang justru menghambat kerja institusi.
“Ketika Presiden membutuhkan, Polri bisa langsung bergerak tanpa harus melewati lapisan birokrasi tambahan. Kalau ada kementerian di atasnya, itu berpotensi menimbulkan dualisme kepemimpinan,” ujarnya.
Sigit juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah dihubungi sejumlah pihak yang menawarkan wacana pembentukan kementerian kepolisian, bahkan menyarankan dirinya menjadi menteri. Namun, tawaran tersebut ditegaskan langsung ditolaknya.
“Saya sampaikan secara terbuka, saya menolak Polri berada di bawah kementerian. Bahkan kalau harus memilih menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik dicopot saja dan menjadi petani,” tegasnya.
Pernyataan itu mendapat respons positif dari Ketua Komisi III DPR yang hadir dalam rapat, yang menyebut sikap Kapolri sebagai bentuk ketegasan menjaga marwah institusi.
Lebih lanjut, Sigit menilai penempatan Polri di bawah kementerian justru dapat melemahkan institusi kepolisian, sekaligus berdampak pada kekuatan negara dan otoritas Presiden.
“Bagi saya, melemahkan Polri sama saja dengan melemahkan negara. Jika opsinya Polri tetap di bawah Presiden atau Kapolri dicopot, maka saya memilih dicopot,” pungkasnya.
