Kepala Dinas Pertanahan Makassar Hadiri Forum Koordinasi Penataan Ruang Pulau Sulawesi di Palu

oleh -1155 Dilihat
oleh
Dinas Pertanahan Makassar
Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Dra. Hj. Sri Sulsilawati, saat menghadiri Forum Koordinasi Wilayah Penataan Ruang Pulau Sulawesi di Palu, 10 Juli 2025.

Palu – Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Dra. Hj. Sri Sulsilawati, M.Si., menghadiri Forum Koordinasi Wilayah (FKW) Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Kamis (10/7/2025). Forum strategis ini mempertemukan kepala daerah se-Pulau Sulawesi, perwakilan kementerian/lembaga teknis, serta dihadiri langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kegiatan ini bertujuan menyelaraskan arah kebijakan penataan ruang antarwilayah secara holistik dan berkelanjutan. Dalam sambutannya, Menteri ATR/BPN menekankan pentingnya sinergi dan integrasi lintas sektor dalam perencanaan tata ruang yang adaptif terhadap dinamika pembangunan dan tantangan lingkungan di masa depan. Ia juga menegaskan perlunya komitmen daerah untuk mewujudkan tata ruang yang berkeadilan, berorientasi jangka panjang, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

Kehadiran Kota Makassar dalam forum ini dipandang penting, mengingat posisinya sebagai kota metropolitan sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Dra. Hj. Sri Sulsilawati menyampaikan, partisipasi aktif Makassar merupakan wujud kontribusi dalam menyukseskan pembangunan berbasis tata ruang terintegrasi. “Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan visi dan langkah antarwilayah dalam menghadapi tantangan urbanisasi, ketimpangan wilayah, dan perubahan iklim melalui pendekatan tata ruang,” ujarnya.

Acara kemudian ditutup dengan sesi diskusi interaktif antara kepala daerah, kementerian, dan lembaga teknis. Dari forum tersebut lahir sejumlah rekomendasi kebijakan serta langkah tindak lanjut untuk memperkuat penataan ruang di Pulau Sulawesi. Rekomendasi itu nantinya akan dijadikan rujukan dalam penyusunan program pembangunan lintas provinsi agar lebih terarah dan terintegrasi.

Sebagai tindak lanjut, Pemkot Makassar melalui Dinas Pertanahan juga menegaskan komitmen untuk menerjemahkan hasil forum ini ke dalam kebijakan daerah, terutama dalam penataan ruang perkotaan yang selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan begitu, Makassar diharapkan bisa menjadi model kota modern yang adaptif dan inklusif di kawasan timur Indonesia.