mediasulsel.id – JAKARTA — Ketua Umum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN), Fadlun Abdillah, mendesak pemerintah pusat untuk segera menekan pemerintah daerah (pemda) agar menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer, khususnya Satpol PP, menjadi ASN melalui jalur PNS maupun PPPK.
Menurut Fadlun, dari sekitar 90 ribu anggota Satpol PP yang tergabung dalam FKBPPPN, masih banyak yang belum diangkat menjadi PPPK, padahal waktu penyelesaian penataan honorer sudah diatur secara tegas dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, dengan tenggat paling lambat Oktober 2025.
“Perjuangan kami fokus pada penyelesaian anggota FKBPPPN seluruh Indonesia yang belum diangkat menjadi ASN. Honorer yang tersisa harus segera diselesaikan,” tegasnya, Sabtu (12/7).
Fadlun juga menyoroti sikap pemda yang dinilainya lamban dan cenderung mengulur waktu. Menurutnya, alasan kekurangan anggaran tak lagi relevan karena pemerintah pusat melalui Kemendagri dan Kemenkeu telah menyatakan anggaran tersedia.
“Kalau pemda terus membangkang, ini sudah bisa disebut sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan Presiden Prabowo,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fadlun mengungkapkan bahwa meskipun sebagian honorer telah diangkat menjadi PPPK, banyak yang belum menerima gaji meski sudah dilantik lebih dari lima bulan. Kondisi ini ia sebut sebagai bentuk ketidakadilan dan perlakuan semena-mena oleh sejumlah pemda.
FKBPPPN juga telah menghimpun data sementara, dan menemukan 54 daerah di Indonesia yang belum mengakomodasi pengangkatan honorer Satpol PP, di antaranya Kota Makassar, Kota Yogyakarta, Depok, Karawang, Sidoarjo, Garut, Tasikmalaya, hingga Samarinda.
“Itu belum semuanya, kami masih terus mendata. Ini menjadi bukti bahwa perjuangan kami bukan isapan jempol,” pungkas Fadlun.(**)
