mediasulsel.id – Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengapresiasi langkah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang mulai mendigitalisasi pengaduan pertanahan di Indonesia. Salah satu terobosan yang disebutnya konkret adalah pembentukan dashboard pengaduan pertanahan yang terhubung langsung dengan Komisi II DPR RI.
“Bersama Kementerian ATR/BPN, kami membentuk dashboard pengaduan pertanahan. Sebuah sistem digital yang memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan terkait persoalan pertanahan. Ini bagian dari keinginan kita merespons tuntutan masyarakat,” ujar Aria Bima dalam Konferensi Pers Satu Tahun Bekerja untuk Rakyat Komisi II DPR RI Tahun 2025, di Jakarta, Senin (8/12/2025).
Sepanjang 2025, Komisi II DPR RI menerima lebih dari 200 pengaduan terkait masalah pertanahan. Mulai dari sertipikat ganda, konflik masyarakat dengan korporasi swasta maupun BUMN, sengketa administrasi, hingga dugaan praktik mafia tanah.
Melihat tingginya jumlah aduan, dashboard pengaduan dikembangkan sebagai ruang publik berbasis digital yang bisa diakses masyarakat tanpa harus langsung datang ke ruang sidang komisi.
“Melalui dashboard itu, kita mentransformasikan prosedural. Transformasi prosedural dan transformasi substansial. Wujudnya adalah bagaimana pengaduan seputar pertanahan yang lebih dari 200 pengaduan ini akan ditindaklanjuti melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kementerian ATR/BPN,” tegas Aria Bima.
Pada konferensi pers yang juga dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, Aria Bima menegaskan bahwa kolaborasi Komisi II DPR RI dengan Kementerian ATR/BPN dalam digitalisasi pengaduan menjadi bukti komitmen negara memperbaiki tata kelola pertanahan dan meningkatkan kepercayaan publik.
“Ini sudah kita sepakati dan akan terus kita reviu satu per satu, kasus per kasus, yang kita bisa akses secara real time,” pungkasnya.
Dalam konferensi pers yang dihadiri puluhan awak media itu, turut hadir Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan; Inspektur Jenderal ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi; Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga Muda Saleh; Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, serta jajaran terkait lainnya.
