Mediasulsel.id — Makassar – Fakultas Hukum (FH) Universitas Muslim Indonesia (UMI) merayakan Milad ke-53 dengan menghadirkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, sebagai tamu istimewa. Acara yang berlangsung di Auditorium Al Jibra FH UMI pada Sabtu (12/1/2025) malam tersebut disambut meriah oleh sivitas akademika dan para alumni.
Supratman Andi Agtas, yang merupakan alumni FH UMI angkatan 1988, turut didampingi oleh anggota DPR RI Andi Taufan Pawe, alumni angkatan 1983. Tema milad kali ini adalah “53 Tahun Ukhuwah Islamiah Menuju Fakultas Hukum Berkelas Dunia” sebagai bentuk upaya FH UMI dalam mencapai akreditasi internasional.
Rektor UMI, Prof. Hambali, mengungkapkan kebahagiaannya atas kehadiran para alumni dalam peringatan milad ini. Ia menyoroti pentingnya dukungan alumni bagi pengembangan FH UMI. “Kami mendorong FH UMI untuk mendapatkan akreditasi internasional dengan terus mengembangkan program, kurikulum, serta meningkatkan sarana penunjang yang menjadi syarat akreditasi internasional,” ujarnya.
Dekan FH UMI, Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, turut meminta dukungan dari para alumni. Menurutnya, masukan dari alumni akan sangat berarti bagi kemajuan FH UMI. “Dukungan alumni sangat penting agar kita bisa mencapai target akreditasi internasional,” kata Rinaldy.
Dalam sambutannya, Menkum Supratman Andi Agtas menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh dosen FH UMI yang telah membekalinya dengan ilmu pengetahuan selama masa kuliah. Ia mengenang masa-masa perkuliahannya di FH UMI dan menegaskan pentingnya tanggung jawab alumni untuk menjaga nama baik almamater.
“Sebagai alumni, saya memiliki tanggung jawab moral untuk terus mendukung almamater. Salah satunya adalah membantu FH UMI mencapai akreditasi internasional,” ujar Supratman.
Supratman juga berbagi cerita tentang kepemimpinannya di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya terkait transformasi dalam proses rekrutmen pegawai negeri yang kini dilakukan tanpa transaksi. Ia menambahkan bahwa kementeriannya tengah mengembangkan transformasi digital agar seluruh layanan di Kemenkum HAM dapat diakses masyarakat secara digital paling lambat tahun 2026.
“Kami juga berencana menjalin kerja sama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan FH UMI. Harapannya, FH UMI bisa berperan aktif dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Ini diharapkan dapat membantu FH UMI meraih akreditasi internasional,” jelas Supratman.
Supratman menutup sambutannya dengan harapan agar seluruh alumni FH UMI dapat berkontribusi aktif dalam membuka ruang-ruang kerja sama demi mencapai akreditasi internasional. “Keterlibatan semua pihak sangat penting untuk mencapai target ini,” pungkasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Basmal, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Demson Marihot, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Heny Widyawati, serta sejumlah pejabat struktural lainnya.
