mediasulsel.id – Transformasi layanan pertanahan kini menjadi prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hal ini ditegaskan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) di Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Nusron menekankan pelayanan publik harus segera dibenahi agar masyarakat tidak lagi menghadapi birokrasi yang berbelit. “Kita ingin pelayanan pertanahan hadir dengan sistem sederhana, akurat, dan cepat. Transformasi ini harus dirasakan langsung masyarakat,” kata Nusron.
Dalam forum yang diikuti pejabat pusat hingga daerah, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, mengungkapkan standar operasional di kementerian belum pernah diperbarui sejak 2010. “Ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan publik saat ini. Pelayanan harus lebih mudah, transparan, dan berintegritas,” tegasnya.
Kepala Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima Mohammad, menambahkan bahwa transformasi tidak hanya menyentuh teknis pelayanan, tetapi juga struktur organisasi hingga budaya kerja. “Kami sudah siapkan roadmap sampai 2029, dengan target birokrasi berkelas dunia,” ujarnya.
Rapim yang dimoderatori Sekjen Pudji Prasetijanto Hadi ini menjadi momentum konsolidasi seluruh jajaran ATR/BPN, baik pusat maupun daerah, untuk menjalankan agenda transformasi lay
