Mediasulsel.id, Semarang, Jumat, 15/05/2026 — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, menegaskan good governance dalam organisasi dimulai dari disiplin, pembagian tugas, dan tata kelola yang jelas. Pesan itu disampaikan saat Nusron menjadi pembicara dalam Kursus Banser Pimpinan Angkatan VIII di Pusdik Binmas Lemdiklat Polri, Kabupaten Semarang, Kamis, 14/05/2026, di hadapan 105 kader Barisan Ansor Serbaguna dari berbagai wilayah.
Nusron Tekankan Aturan Main Organisasi
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjadi pembicara dalam Kursus Banser Pimpinan atau SUSBANPIM Angkatan VIII di Kabupaten Semarang, Kamis, 14/05/2026.
Dalam forum tersebut, Nusron menyampaikan materi mengenai penguatan good governance dan sumber daya manusia dalam organisasi.
Ia menilai dua hal itu menjadi fondasi penting agar organisasi mampu bekerja efektif dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
“Kalau kita bicara good governance dan tata kelola, teorinya banyak, tapi intinya ada tiga. Pertama disiplin, kedua pembagian tugas yang jelas, dan ketiga lakukan apa yang ditulis serta tulis apa yang bisa dilakukan,” ujar Nusron Wahid, Menteri ATR/Kepala BPN, Kamis, 14/05/2026.
Pesan itu disampaikan Nusron di Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pusdik Binmas Lemdiklat Polri, Semarang.
Di hadapan 105 kader Banser dari berbagai wilayah, Nusron menekankan bahwa organisasi tidak bisa hanya bertumpu pada semangat anggota.
Organisasi juga membutuhkan sistem, aturan main, standar operasional prosedur, serta mekanisme pengawasan dan pelaporan yang berjalan tertib.
Menurut Nusron, tata kelola merupakan kerangka yang membuat peran setiap anggota lebih jelas.
Tanpa pembagian tugas yang rapi, organisasi berisiko bergerak tidak efisien, tumpang tindih kewenangan, dan sulit mengukur kinerja.
“Tata kelola itu sebetulnya aturan main, good governance, corporate governance. Jangan mimpi organisasi maju kalau tidak punya tata kelola yang baik,” tegas Nusron.
Pernyataan itu menempatkan good governance bukan sebagai istilah yang jauh dari praktik sehari-hari organisasi.
Dalam penjelasan Nusron, tata kelola yang baik justru dimulai dari hal mendasar seperti kedisiplinan, kejelasan tugas, dan kesesuaian antara aturan tertulis dengan tindakan.
SUSBANPIM VIII sendiri berlangsung pada Selasa sampai Sabtu, 12 sampai 17 Mei 2026.
Forum ini menjadi ruang penguatan kapasitas kepemimpinan bagi kader Barisan Ansor Serbaguna atau Banser.
Melalui kegiatan tersebut, peserta tidak hanya menerima materi teknis kepemimpinan, tetapi juga pembekalan mengenai cara membangun organisasi yang solid, disiplin, dan terarah.
Delegasi Wewenang dan SDM Jadi Kunci Organisasi Solid
Selain tata kelola, Nusron Wahid juga menyoroti pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam organisasi.
Ia menilai pengembangan organisasi tidak akan berjalan baik jika kewenangan hanya terpusat pada satu orang.
Karena itu, pendelegasian kewenangan atau delegation of authority perlu dilakukan agar setiap tingkatan dalam organisasi memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas.
“Prinsipnya, tidak boleh kekuasaan berpusat di satu orang, dibagi masing-masing agar semuanya memegang peranan. Misal pimpinan pusat memberikan guidance atau petunjuk. Di bawahnya ada kewenangan masing-masing cabang,” jelas Nusron.
Dalam organisasi yang sehat, pemimpin pusat tidak harus mengerjakan semua urusan secara langsung.
Pemimpin pusat memberi arah, menetapkan garis besar kebijakan, dan memastikan tujuan organisasi dijaga.
Sementara itu, struktur di bawahnya menjalankan kewenangan sesuai tugas, wilayah, dan kebutuhan masing-masing.
Model ini penting untuk mencegah ketergantungan berlebihan pada satu figur.
Jika seluruh keputusan hanya berada pada satu orang, organisasi akan lambat bergerak, mudah tersendat, dan sulit melakukan regenerasi kepemimpinan.
Sebaliknya, pembagian kewenangan yang sehat dapat mempercepat pengambilan keputusan.
Delegasi juga melatih kader untuk memikul tanggung jawab sesuai kapasitasnya.
Nusron turut mengingatkan pentingnya membangun kesepakatan bersama sebagai fondasi organisasi.
Kesepahaman mengenai arah, prioritas, dan kepentingan bersama dinilai dapat membantu organisasi menghindari konflik kepentingan.
Ia menekankan bahwa kepentingan pribadi harus ditempatkan setelah kepentingan yang lebih besar.
“Ketika masuk dalam satu komunitas organisasi, maka yang paling penting adalah apa yang didahulukan dalam kepentingan organisasi. Tentunya kepentingan pertama adalah kepentingan negara dan agama, kemudian kepentingan organisasi, baru kepentingan individu. Kata kuncinya adalah kita mencari kemanfaatan untuk kebesaran organisasi,” pungkas Nusron.
Pernyataan itu menjadi penekanan penting bagi kader Banser yang mengikuti SUSBANPIM VIII.
Dalam organisasi kader, kekuatan tidak hanya ditentukan oleh jumlah anggota, tetapi juga oleh disiplin, kesamaan arah, serta kemampuan mengelola perbedaan kepentingan.
Ada beberapa pesan utama dari materi Nusron di SUSBANPIM VIII.
- Disiplin menjadi fondasi awal tata kelola organisasi.
- Pembagian tugas harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih peran.
- Aturan tertulis harus bisa dijalankan dan pelaksanaan kerja perlu terdokumentasi.
- Kewenangan tidak boleh terpusat pada satu figur pemimpin.
- Kepentingan negara, agama, dan organisasi perlu ditempatkan di atas kepentingan individu.
Materi tersebut relevan tidak hanya bagi Banser, tetapi juga bagi berbagai organisasi sosial, kemasyarakatan, dan pelayanan publik.
Organisasi yang memiliki tata kelola baik akan lebih mudah menjaga akuntabilitas, membangun kepercayaan anggota, dan merespons kebutuhan masyarakat.
Dalam praktiknya, good governance menuntut organisasi memiliki sistem kerja yang dapat dipantau.
SOP, pembagian kewenangan, pelaporan, dan evaluasi menjadi bagian penting agar keputusan tidak berjalan berdasarkan selera pribadi.
Penguatan SDM juga perlu berjalan seiring dengan sistem tersebut.
Kader yang kompeten, disiplin, dan memahami tanggung jawab akan membuat organisasi lebih siap menghadapi perubahan.
SUSBANPIM VIII menjadi forum strategis untuk memperkuat kapasitas kader Banser dalam memahami kepemimpinan modern.
Dengan bekal tata kelola yang jelas dan pembagian kewenangan yang sehat, organisasi diharapkan dapat bergerak lebih profesional dan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Pesan Nusron Wahid di Semarang menegaskan bahwa good governance bukan hanya urusan teori.
Dalam organisasi, tata kelola yang baik dimulai dari disiplin, pembagian tugas yang jelas, pelaksanaan aturan yang konsisten, dan kemampuan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
