mediasulsel.id – Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid hadir sebagai keynote speaker dalam seminar bertajuk “Reforma Agraria dan Keadilan Distribusi Tanah untuk Mewujudkan Asta Cita” di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (12/12/2025).
Nusron menegaskan reforma agraria menjadi salah satu kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Menurutnya, kemiskinan tak cukup diselesaikan lewat bantuan semata.
“Kemiskinan tidak bisa dientaskan dengan charity. Tapi kemiskinan hanya bisa diatasi dengan memberikan legal access atau akses legal. Dan legal access yang paling vital adalah legal access terhadap tanah,” kata Nusron.
Pandangan itu, kata Nusron, ia adaptasi dari pemikiran ekonom Hernando de Soto. Ia menyebut sejumlah negara telah menerapkan pendekatan akses legal terhadap aset dan berhasil menurunkan angka kemiskinan.
Di Indonesia, Nusron menyebut kebijakan reforma agraria dijalankan lewat dua pendekatan utama. Pertama, legalisasi tanah rakyat yang belum punya kepastian hukum melalui sertipikasi, salah satunya lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Nusron menjelaskan legalitas tanah di Indonesia mulai berjalan pada 1961. Ia menyebut sebelum PTSL, dalam 56 tahun jumlah bidang tanah yang tersertipikasi mencapai 50 juta bidang atau kurang dari satu juta per tahun.
“Sejak PTSL muncul di 2017, legalisasi tanah meningkat tajam. Dalam tujuh tahun, 60 juta bidang tanah berhasil disertipikasi, prestasi yang mengalahkan 55 tahun sebelumnya,” ujar Nusron.
Nusron mengatakan program PTSL terus dilanjutkan. Ia menargetkan dalam lima tahun ke depan legalisasi 70 juta bidang tanah bisa dituntaskan agar 95% bidang tanah telah bersertipikat.
“Saat ini, baru 55 juta bidang atau sekitar 79%. Ini harus kita tuntaskan,” tutur Nusron.
Langkah kedua, kata Nusron, adalah distribusi tanah negara yang idle kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia menyebut kebijakan itu menyasar kelompok rentan, terutama masyarakat dalam kemiskinan ekstrem.
“Program ini memanfaatkan tanah negara yang tidak digarap atau belum termanfaatkan untuk diberikan kepada rakyat, khususnya mereka yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, yang berada pada desil 1 sampai 3, dan bergantung pada tanah sebagai sumber penghidupan,” jelasnya.
Dalam seminar itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham turut menekankan pentingnya reforma agraria. Menurut Idrus, isu pertanahan kerap memunculkan masalah karena banyak kepentingan yang bertemu.
“Mengingat pentingnya posisi sentral pertanahan, jangan heran jika muncul banyak masalah karena banyak pihak berkepentingan. Justru karena itulah Reforma Agraria menjadi sangat penting, sebagai langkah untuk menata dan mengelola kepentingan-kepentingan tersebut,” kata Idrus.
Selain Nusron dan Idrus, seminar juga menghadirkan sejumlah narasumber lain. Di antaranya Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Asnaedi, Dirjen Penataan Agraria Embun Sari, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arso Sodikin, serta Ketua Umum Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika.
