mediasulsel.id – Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid menekankan pentingnya perubahan dan peningkatan pelayanan pertanahan serta tata ruang di awal 2026.
Nusron menilai sebagian besar proses bisnis di Kementerian ATR/BPN berorientasi pada pelayanan publik. Karena itu, perbaikan tidak hanya soal alur, tetapi juga evaluasi berkala agar kualitas layanan terukur.
“Sekarang resolusi tahun 2026, komitmen kita bersama membangun visi pelayanan. Ada perubahan yang lebih bisa membuat kepuasan pelanggan. Tahun 2026 ini pelayanan akan kita evaluasi setiap tiga bulan. Harapan kita setiap tiga bulan tidak ada lagi dokumen yang numpuk,” kata Nusron.
Pernyataan itu disampaikan Nusron saat Pembinaan Jajaran Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Selasa (13/1/2026).
Nusron menegaskan, masyarakat harus merasakan kepastian dalam layanan pertanahan. Bukan hanya kepastian hukum, tapi juga kepastian waktu penyelesaian.
“Semisal jika selama tujuh hari, berkasnya dikatakan comply (memenuhi syarat), maka setelahnya berkasnya sudah sampai (proses) mana, jika sudah 14 hari, sudah sampai mana. Kita bangun komitmen itu,” ujar Nusron.
Dalam kesempatan yang sama, Nusron mengevaluasi progres penyelesaian berkas pertanahan, khususnya di kantor-kantor pertanahan di bawah Kanwil BPN DKI Jakarta.
Ia menyebut percepatan penyelesaian berkas sudah dilakukan secara masif oleh seluruh kantor pertanahan di Indonesia sejak kuartal IV 2025.
“Kita telah buat guideline penyelesaian berkas ini ya. Seluruh berkas yang masuk pada Q1 2025, harus selesai di akhir bulan ini. Yang masuk Q2 2025, harus selesai di minggu pertama dan kedua Februari 2026, begitu seterusnya,” tegasnya.
Para Kepala Kantor Pertanahan se-DKI Jakarta juga memaparkan progres pelayanan masing-masing serta tantangan di lapangan. Diskusi itu dilakukan untuk memetakan persoalan pertanahan di tiap wilayah.
Turut hadir Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR) Virgo Eresta Jaya, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Asnaedi, Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga Muda Saleh, serta pejabat pimpinan tinggi pratama lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
