mediasulsel.id – Jakarta — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan tidak ada kasus baru sengketa tanah sepanjang tahun pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih. Ia menyebut penguatan sistem layanan pertanahan dan tata ruang jadi kunci pencegahan.
“Alhamdulillah, sampai setahun ini saya berani mengklaim tidak ada kasus sengketa tanah yang baru. Dalam arti, belum ada produk kita selama setahun ini digugat orang maupun bermasalah dengan orang,” kata Nusron usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Nusron menjelaskan, perkara yang kini ditangani merupakan residu masalah lama. “Semua masalah (pertanahan dan tata ruang) yang ada itu adalah masalah residu pada 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun yang lalu,” ujarnya.
Lihat Juga: Setahun Menteri Nusron: Selesaikan 3.019 Kasus Pertanahan, Cegah Kerugian Rp9,67 Triliun
Menurut dia, fokus Kementerian saat ini adalah pencegahan. ATR/BPN disebut terus membangun sistem pertanahan dan tata ruang yang akurat dan akuntabel agar tidak memberi celah praktik mafia tanah.
“Mafia tanah itu pelan-pelan akan hilang sejalan dengan perbaikan sistem di internal. Melawan mafia tanah yang paling efektif itu adalah membentengi diri, membuat sistem yang akurat dan akuntabel, supaya sistem kita tidak bisa dibobol dan tidak bisa diakali,” tegasnya.
ATR/BPN juga mencatat capaian pencegahan pada 2025: kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp9,67 triliun dan sekitar 13 ribu hektare bidang tanah kembali diamankan.
Kehadiran Nusron di Istana Negara pada kesempatan itu untuk mengikuti Sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden dan Wakil Presiden. Turut mendampingi, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, serta para menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih.
