mediasulsel.id – Makassar, Indonesia — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Dinas Pendidikan resmi membuka seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) 2025 untuk mengisi 374 posisi di jenjang TK, SD, dan SMP.
Kepala Dinas Pendidikan Makassar Achi Soleman mengatakan seleksi ini bertujuan memastikan keberlanjutan kepemimpinan di sekolah serta memperkuat kualitas manajemen pendidikan dasar di kota tersebut.
“Tahap awal adalah pemetaan dan penyiapan kebutuhan kepala sekolah. Kami ingin memastikan proses ini berjalan objektif dan transparan,” kata Achi, Rabu (29/10).
Seleksi Digital dan Transparan
Dinas Pendidikan mencatat kebutuhan jabatan kepala sekolah tahun ini mencakup 5 posisi TK, 314 SD, dan 55 SMP.
Proses seleksi mengacu pada Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengurusan Guru sebagai Kepala Sekolah serta Surat Edaran Bersama Mendikdasmen dan BKN Nomor 9 dan 5 Tahun 2025.
Pendaftaran dibuka sejak 28 Oktober dan berlangsung selama dua pekan. Tahap awal menggunakan sistem digital SIM KS-PSTK dan e-Mutasi ASN BKN untuk verifikasi data dan dokumen secara daring.
“Verifikasi digital ini bagian dari reformasi tata kelola ASN guru agar proses seleksi lebih efisien dan akuntabel,” Ungkap Achi Soleman di kutip kabarmakassar.com
Lebih dari 4.000 Guru Siap Seleksi
Berdasarkan data Disdik, terdapat 4.035 guru yang memenuhi syarat administrasi untuk ikut seleksi:
-
TK: 15 orang
-
SD: 2.817 orang
-
SMP: 1.203 orang
Achi memastikan seluruh guru memiliki kesempatan yang sama, termasuk guru di wilayah kepulauan.
“Untuk guru di kepulauan, ada tunjangan khusus sesuai zona tugasnya,” ujarnya.
Guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga bisa ikut, dengan syarat telah mengajar minimal delapan tahun dan memiliki jabatan Guru Ahli Pertama. Namun hingga kini belum ada PPPK yang memenuhi syarat tersebut karena status ASN PPPK baru berlaku sejak 2019.
Tiga Tahap Seleksi
Proses seleksi dijalankan oleh BKPSDM Kota Makassar melalui tiga tahap:
-
Administrasi
-
Substansi (kompetensi bidang)
-
Manajerial – meliputi uji kompetensi dan pendalaman visi-misi calon kepala sekolah
Hasil akhir akan diserahkan kepada Wali Kota Makassar untuk penetapan kepala sekolah definitif.
“Pemimpin sekolah tidak cukup hanya mengajar. Ia harus menjadi penggerak perubahan dan memastikan mutu pembelajaran meningkat,” kata Achi.
Target Tuntas Pertengahan 2025
Seleksi ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi pendidikan Pemkot Makassar agar seluruh sekolah memiliki kepala definitif yang berorientasi pada mutu, pelayanan, dan inovasi.
Dengan 374 posisi kosong, pemerintah menargetkan seluruh jabatan kepala sekolah sudah terisi pada pertengahan 2025.
“Kami ingin tidak ada lagi sekolah yang dipimpin pelaksana tugas dalam waktu lama,” tutup Achi.
