mediasulsel.id – MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus mematangkan langkah penyelesaian polemik pengelolaan Pasar Butung. Salah satu upaya konkret yang ditempuh adalah memperkuat koordinasi lintas sektor sebelum pasar tersebut resmi dikelola oleh Perumda Pasar Makassar Raya.
Komitmen itu ditunjukkan melalui rapat koordinasi bersama jajaran kepolisian yang digelar di Balai Kota Makassar, Jumat (27/2/2026). Pertemuan tersebut membahas langkah strategis agar proses transisi pengelolaan Pasar Butung di Kecamatan Wajo berjalan tertib, aman, dan sesuai koridor hukum.
Rapat dipimpin langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan dihadiri Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Rise Sandiyantanti. Turut hadir Kabag Hukum Pemkot Makassar, Kepala BPKAD, Inspektorat, serta jajaran direksi Perumda Pasar.
Munafri yang akrab disapa Appi menegaskan, pertemuan ini bertujuan menyatukan persepsi seluruh pihak terkait proses pelaksanaan pengelolaan Pasar Butung.
“Pertemuan ini untuk menyatukan persepsi terhadap bagaimana proses pelaksanaan yang menyangkut pengelolaan di Pasar Butung,” ujarnya.
Menurut Appi, rapat ini menjadi momentum penting untuk merumuskan langkah hukum, administrasi, serta pengamanan di lapangan guna menghindari potensi gesekan.
Pemkot Makassar, lanjut dia, berkomitmen menghadirkan tata kelola pasar yang profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan pedagang maupun masyarakat luas.
Ia mengungkapkan, pembahasan serupa sebenarnya telah beberapa kali dilakukan, termasuk koordinasi langsung dengan Kapolres Pelabuhan Makassar untuk memastikan kejelasan alur kebijakan yang akan ditempuh.
“Beberapa kali sudah kita lakukan pertemuan, dan kami juga meminta pihak Kapolres Pelabuhan untuk bersama-sama memastikan seperti apa alur yang akan kita jalankan,” jelasnya.
Appi berharap hasil rapat ini dapat menjadi landasan bersama dalam menangani polemik yang ada, sehingga setiap langkah memiliki dasar kuat dan tidak menimbulkan persoalan baru.
“Ini akan menjadi hasil meeting yang bisa menjadi landasan kita untuk menangani kasus ini. Sehingga tidak ada kesalahan administrasi, tidak ada salah kaprah di dalamnya, dan tidak ada perbuatan yang bisa merugikan salah satu pihak,” tegasnya.
Ia menekankan, pendekatan yang dilakukan Pemkot bukan untuk mencari pihak yang salah, melainkan memahami kondisi eksisting dari berbagai sudut pandang. Karena itu, dialog terbuka dan mediasi dinilai menjadi kunci penyelesaian.
Menurutnya, perbedaan pandangan yang ada harus dimediasi dengan baik agar pemerintah dapat mengambil posisi secara tepat sekaligus mempertanggungjawabkan status aset milik daerah.
Munafri juga berharap Polres Pelabuhan Makassar dapat memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan menghadirkan pihak koperasi pengelola sebelumnya, sehingga seluruh pihak dapat duduk bersama dalam satu forum resmi.
“Saya berharap bisa diatur waktu kapan kita sepakat duduk sama-sama lagi untuk memastikan alur diskusinya,” pungkas Appi. (*)
