mediasulsel.id – Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memaparkan capaian kinerja hingga triwulan III dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Senin (24/11/2025).
Salah satu poin yang disorot adalah progres penanganan sengketa, perkara, konflik, dan kejahatan pertanahan yang diklaim hampir tuntas 100 persen.
“Untuk penanganan sengketa, perkara, dan konflik pertanahan itu, dari target 2.002, sudah terselesaikan sebanyak 1.991 kasus pertanahan atau 99,45% dengan proyeksi 100%,” ujar Nusron di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta.
Tak hanya soal sengketa pertanahan, Nusron juga melaporkan capaian sejumlah program strategis yang dinilai berdampak langsung ke masyarakat.
Ia memerinci, Program Akses Reforma Agraria hingga November 2025 telah memberdayakan 8.900 kepala keluarga (KK), atau setara 93,27% dari total target 9.542 KK.
Sementara itu, untuk program pendaftaran tanah ulayat, capaian realisasi bahkan melampaui target. Dari target 15 bidang, sudah terdaftar 17 bidang tanah ulayat atau 113,33%.
“Kami berharap agar dapat melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2025 dengan baik, dengan kekuatan, serta mendapat dukungan sekaligus pendampingan dari para Pimpinan dan semua Anggota Komisi II yang terhormat,” kata Nusron menutup laporannya.
Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin yang memimpin jalannya rapat menegaskan komitmen dukungan parlemen terhadap program kerja kementerian/lembaga, termasuk Kementerian ATR/BPN.
“Kami Komisi II DPR RI senantiasa punya komitmen untuk terus mendukung penuh apa yang mau dikerjakan oleh para mitra kerja kita, tanpa kecuali mendukung anggaran yang dibutuhkan,” tegas Zulfikar.
Dalam rapat tersebut, Nusron didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Rapat juga diikuti secara daring oleh satuan kerja daerah, mulai dari Kantor Wilayah BPN hingga Kantor Pertanahan se-Indonesia.
