mediasulsel.id – Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen kementeriannya dalam mendukung pembangunan Sekolah Terintegrasi yang masuk Program Prioritas Nasional. Dukungan tersebut difokuskan pada penyediaan tanah serta penataan ruang agar proyek dapat berjalan cepat dan sesuai regulasi.
Hal itu disampaikan Ossy saat menghadiri Rapat Tingkat Menteri terkait pembangunan Sekolah Terintegrasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, Kamis (29/1/2026).
“Program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto tentu terus kami dukung, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan tanah dan pengaturan ruangnya,” ujar Ossy.
Ia menjelaskan, proses pengadaan lahan akan lebih cepat apabila tanah telah tersedia, baik dari pemerintah daerah maupun aset negara seperti BUMN dan BUMD. Dalam kondisi tersebut, ATR/BPN tinggal melakukan verifikasi status kepemilikan, memastikan legalitas, hingga menerbitkan sertipikat.
Menurut Ossy, pihaknya juga membuka peluang pemanfaatan aset negara, termasuk bekas lahan perkebunan dan tanah telantar, melalui penyesuaian tata ruang sesuai ketentuan. Pemanfaatan tanah telantar itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah yang memungkinkan penggunaannya untuk kepentingan umum, termasuk pembangunan sarana pendidikan.
Meski begitu, ia mengingatkan agar pembangunan sekolah tidak mengorbankan lahan pertanian produktif.
“Kami menitipkan pesan agar pembangunan Sekolah Terintegrasi sebisa mungkin tidak menyasar lahan sawah, karena pengendalian alih fungsi lahan merupakan bagian penting dari arahan Presiden,” tegasnya.
ATR/BPN, lanjut Ossy, siap terus bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia guna memastikan pembangunan berjalan lancar.
Senada, Menteri Koordinator PMK Pratikno menekankan pentingnya kepastian status lahan agar percepatan pembangunan Sekolah Terintegrasi tidak terhambat.
“Kami berkomitmen mendukung percepatan realisasi program ini, mulai dari penyiapan lahan, regulasi, hingga dukungan anggaran, agar penugasan Presiden dapat segera terlaksana,” ujarnya
