mediasulsel.id – Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menegaskan bahwa status banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh tetap ditetapkan sebagai bencana daerah tingkat provinsi. Pemerintah belum melihat alasan kuat untuk menaikkan kategori menjadi bencana nasional.
Hal ini merujuk pada sejumlah parameter penetapan bencana nasional, seperti tingkat kerusakan absolut, kelumpuhan total pemerintahan daerah, hingga terhentinya pelayanan publik. Situasi di wilayah Sumatera belum mencapai indikator tersebut.
dilansir tribuntimur.com Menurut Suharyanto, pemerintah daerah masih mampu menangani dampak bencana dengan dukungan penuh pemerintah pusat. Ia menyebutkan bahwa kesan mencekam yang beredar di media sosial tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Banyak lokasi yang sudah kembali stabil.
“Memang kemarin kelihatannya mencekam karena berseliweran di media sosial. Tapi saat kami tiba langsung, sejumlah wilayah sudah tidak hujan lagi. Yang paling berat memang Tapanuli Tengah, namun daerah lain relatif membaik,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa koordinasi pemerintahan daerah, layanan publik, dan stabilitas situasi masih terjaga. Karena itu, tidak ada urgensi menaikkan status menjadi bencana nasional.
“Jadi saya tidak perlu menyatakan apakah perlu status bencana nasional atau tidak. Yang jelas, saat ini masih bencana daerah tingkat provinsi,” kata Suharyanto.
Meski tidak dinyatakan sebagai bencana nasional, pemerintah pusat tetap memberikan dukungan maksimal. Bantuan justru dimobilisasi secara besar-besaran.
“Karena statusnya provinsi, pemerintah pusat melalui BNPB, TNI, Polri, dan seluruh kementerian/lembaga tetap memberikan dukungan penuh. Presiden mengerahkan bantuan besar-besaran, TNI menurunkan alutsista dalam jumlah besar, dan BNPB menggerakkan seluruh kekuatan,” tegasnya.
Sosok Letjen TNI Suharyanto
Letjen TNI Suharyanto adalah perwira tinggi TNI AD yang kini menjabat Kepala BNPB. Ia mulai menduduki jabatan tersebut sejak 17 November 2021, menggantikan Letjen TNI (Purn.) Ganip Warsito.
Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Pangdam V/Brawijaya dan dikenal memiliki rekam jejak panjang di korps Infanteri — pasukan tempur darat TNI AD. Di kecabangan Infanteri, ia bertugas dalam operasi jarak dekat, serangan, pertahanan, hingga pembersihan wilayah.
Ia memiliki berbagai brevet dan tanda kehormatan, di antaranya:
-
Brevet Kualifikasi Raider
-
Brevet Para Dasar
-
Bintang Dharma
-
Bintang Yudha Dharma Pratama
-
Bintang Kartika Eka Paksi Pratama
-
Bintang Bhayangkara Pratama (2021)
-
Bintang Yudha Dharma Nararya
-
Bintang Kartika Eka Paksi Nararya
-
Satyalancana Kesetiaan (8, 16, dan 24 Tahun)
-
Satyalancana Wira Dharma, Wira Siaga, Wira Nusa
-
Satyalancana Seroja (Ulangan I)
-
Satyalancana Dwidya Sistha
-
Satyalancana Wira Karya
-
Satyalancana Kebhaktian Sosial
-
Basic Parachutist Badge (Royal Thai Army)
-
Air Assault Badge (US Army)
-
Pin Setia Waspada Paspampres
-
Pin Alumni Lemhannas
Kariernya yang moncer membuatnya sempat disebut-sebut dalam bursa calon Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), bersaing dengan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Letjen Suharyanto lahir di Cimahi, Jawa Barat, pada 8 September 1967. Ia merupakan lulusan Akademi Militer 1989 dan telah menempuh berbagai pendidikan militer seperti Sesarcabif, Dik PARA, Diklapa, Seskoad, Sesko TNI (lulusan terbaik 2013), Pendidikan Raider, Airborne, hingga PPSA Lemhannas (2019).
Dalam perjalanan kariernya, ia pernah menjabat Danton, Danki, Pasi Yonif Linud 612/Modang, Gumil Pussenif, Pabandya Ops Sopsdam V/Brawijaya, hingga Danyonif 516/Caraka Yudha. Ia juga pernah memimpin Yonif 500/Raider, menjadi Dandim Surabaya Selatan, Kasi Intel Korem 081, serta Danrem 051/Wijayakarta.
Pada 2016, ia naik pangkat menjadi Brigjen saat menjabat Karo Kepegawaian Settama BIN. Tahun berikutnya, ia menjadi Direktur Kontra Separatisme BIN, lalu Kasdam Jaya, dan Sesmilpres Kemensetneg. Pada 2020, ia menjabat Pangdam V/Brawijaya sebelum akhirnya ditunjuk Presiden menjadi Kepala BNPB pada 2021.
Harta Kekayaan
Letjen Suharyanto melaporkan harta kekayaan sebesar Rp4,5 miliar dalam LHKPN KPK per 18 Februari 2021.
Rinciannya:
A. Tanah dan Bangunan – Rp1.450.000.000
-
180 m² di Bandung Barat – Rp950.000.000
-
125 m² di Bandung Barat – Rp500.000.000
B. Alat Transportasi – Rp1.148.000.000
-
Honda HRV 2016 – Rp185.000.000
-
Yamaha 2017 – Rp13.000.000
-
Toyota Vellfire 2019 – Rp950.000.000
C. Harta Bergerak Lain – Rp204.800.000
E. Kas dan Setara Kas – Rp1.783.843.144
Total harta: Rp4.586.643.144
Tanpa hutang.
