mediasulsel.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya ketersediaan peta skala 1:5.000 untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah. Peta detail tersebut dinilai menjadi fondasi utama dalam penerbitan perizinan berusaha.
Hal itu disampaikan Nusron saat memimpin Rapat Koordinasi pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Kamis (29/1/2026). Rapat ini membahas evaluasi capaian program sepanjang 2025 sekaligus strategi percepatan pemetaan guna mengejar target RDTR nasional.
“Pada 2024, kita baru menyelesaikan peta 1:5.000 untuk Pulau Sulawesi yang mulai bisa dimanfaatkan pertengahan 2025. Sekarang kita mendengarkan progres pekerjaan 2025 karena kita dikejar target penyusunan RDTR,” ujar Nusron.
Menurutnya, peta skala 1:5.000 memiliki peran strategis karena mampu menampilkan batas persil, jaringan jalan, sungai, sempadan, hingga bidang tanah secara lebih rinci. RDTR yang disusun berdasarkan peta tersebut selanjutnya menjadi dasar penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) hingga perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).
“Belum adanya peta 1:5.000 ini masih menjadi kendala pemerintah daerah dalam penyusunan RDTR,” katanya.
Program ILASPP sendiri mulai dilaksanakan pada Agustus 2025 setelah perjanjian pinjaman disahkan oleh World Bank. Pelaksanaannya melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial, serta Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pada 2026, program ini juga akan melibatkan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia untuk membantu menyelesaikan persoalan tumpang tindih lahan transmigrasi.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman mengapresiasi dukungan ATR/BPN dalam penyelesaian Hak Pengelolaan (HPL) melalui Program Transmigrasi Tuntas. Ia menyebut, pada 2025 pihaknya bersama ATR/BPN telah menginventarisasi sekitar 300 hektare tanah transmigrasi yang kemudian dilakukan valuasi oleh Kementerian Keuangan dengan nilai hampir Rp3 triliun.
“Keterlibatan kami dalam ILASPP tentu akan membantu menyelesaikan tumpang tindih lahan sekaligus meningkatkan valuasi tanah,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri pejabat pimpinan tinggi Kementerian ATR/BPN serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah berencana menggelar rapat lanjutan guna membahas lebih rinci pelaksanaan ILASPP tahun 2026 sekaligus mempercepat penyediaan peta detail untuk mendukung kemudahan investasi di daerah.
