mediasulsel.id – Jakarta — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmen menjalankan Reforma Agraria yang pro rakyat. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyatakan belum menandatangani satu pun perpanjangan maupun pembaruan HGU sejak menjabat.
“Sudah 10 bulan saya menjabat, kami belum tanda tangan satu pun perpanjangan dan pembaruan HGU,” kata Nusron dalam Audiensi Strategi Percepatan Reforma Agraria di Komisi XIII DPR RI, Rabu (24/9/2025).
Tunda HGU: Tunggu Sinkronisasi Aturan Plasma
Nusron menjelaskan penundaan dilakukan untuk memastikan hak masyarakat sekitar HGU terlindungi. Ia menilai masih ada perbedaan persepsi soal kewajiban plasma dalam regulasi, termasuk PP 18/2021 dan PP 26/2021, yang perlu disinkronkan.
“Kami ingin ada keadilan struktural dalam distribusi tanah. Masalah plasma ini jadi sumber ketidakadilan; petani sulit mengakses tanah di sekitar HGU/HGB,” ujarnya.
One Map 1:5.000 Jadi Rujukan
Kebijakan penundaan juga menunggu hasil Satgas Penetapan Kawasan Hutan (PKH). Menurut Nusron, akurasi peta lama yang berbasis citra satelit skala 1:1.000.000 menimbulkan bias. Solusinya, One Map Policy dengan skala 1:5.000.
“Peta 1:5.000 untuk Pulau Sulawesi sudah siap. Jika diminta pemetaan hutan–non hutan, kami bisa pertanggungjawabkan dengan akurasi tinggi,” tutur Nusron.
“Kami bekerja paralel menuntaskan peta tahun ini bersama Kementerian Kehutanan untuk pematokan batas hutan dan APL.”
Sikap DPR: Dorong Kebijakan Satu Peta & Pansus Konflik Agraria
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut DPR akan mendorong percepatan Kebijakan Satu Peta dan penataan tata ruang nasional. DPR juga bakal mendorong pembentukan Badan Pelaksana Reformasi Agraria dan membentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang ditargetkan disahkan pada 2 Oktober 2025.
Rapat turut dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Desa PDT Yandri Susanto, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Sekjen KPA Dewi Kartika beserta perwakilan petani. Nusron hadir bersama Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan dan jajaran pimpinan tinggi ATR/BPN. (AR/JR)
