mediasulsel.id – JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan 3.922 sertipikat hak atas tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur Pramono Anung, Jumat (13/2/2026). Penyerahan tersebut menandai keberhasilan penyelamatan aset negara dengan nilai mencapai Rp102 triliun.
“Nilainya jika divaluasi mencapai Rp102 triliun. Dengan adanya sertipikat ini, kita mampu menyelamatkan aset negara sekaligus memberikan kepastian hukum,” ujar Nusron.
Ia mengapresiasi sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta dalam menuntaskan proses sertipikasi. Menurutnya, legalitas aset merupakan faktor penting untuk mencegah potensi sengketa hukum di masa mendatang.
Ke depan, kerja sama kedua pihak akan terus diperkuat, termasuk rencana penyerahan sertipikat tanah wakaf pada bulan Ramadan mendatang. “Semoga kolaborasi ini terus terjalin agar kita dapat bersama-sama mengamankan aset negara,” kata Nusron.
Dalam kesempatan itu, Pramono Anung menerima sertipikat dengan cakupan luas tanah sekitar 563,9 hektare. Aset yang disertipikatkan meliputi 2.837 ruas jalan, 691 gedung fasilitas publik seperti balai warga dan sarana olahraga, 154 sarana pendidikan, 123 taman, 69 gedung lainnya, 39 kantor kelurahan dan kecamatan, serta 17 eks rumah dinas.
Pramono menilai penyerahan sertipikat tidak sekadar bersifat administratif, tetapi juga berdampak besar terhadap tata kelola pemerintahan.
“Sebagai kota global, sertipikat yang diberikan Kementerian ATR/BPN akan membuat Jakarta semakin tertib administrasi, transparan, dan terbuka,” ujarnya.
Atas capaian tersebut, Pemprov DKI Jakarta juga menerima penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori penyertipikatan hak pakai terbanyak di tingkat pemerintah provinsi, yakni 3.922 sertipikat dengan nilai Rp102 triliun.
Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN dan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta.
