mediasulsel.id – MAKASSAR — Kehadiran Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat tata kelola fiskal yang akuntabel dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Agus Fatoni diketahui hadir langsung di Balai Kota Makassar, Selasa (24/2/2026), didampingi Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Kemendagri, Yudia Ramli, untuk menyosialisasikan sistem pengelolaan keuangan daerah kepada jajaran Pemkot.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam sambutannya menegaskan bahwa arahan langsung dari pemerintah pusat menjadi ruang pembelajaran yang sangat penting guna memastikan APBD Kota Makassar dikelola secara bertanggung jawab.
“Kehadiran Pak Dirjen di tengah jajaran Pemerintah Kota Makassar tentu menjadi hal yang sangat baik. Ini memberi makna mendalam bagi kita semua, khususnya dalam penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah,” kata Munafri.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan tanggung jawab besar yang tidak sekadar menyangkut administrasi dan prosedur, tetapi juga berkaitan erat dengan kepercayaan publik serta manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, setiap rupiah yang dikelola pemerintah berasal dari masyarakat sehingga harus dikembalikan dalam bentuk program yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Uang yang kita kelola berasal dari masyarakat. Maka harus kembali kepada masyarakat,” tegasnya.
Munafri juga mendorong seluruh peserta sosialisasi untuk aktif mencermati setiap detail regulasi yang dipaparkan Dirjen Agus Fatoni, agar tidak terjadi perbedaan tafsir dalam implementasi kebijakan, terutama dalam percepatan realisasi belanja daerah.
“Kesempatan ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin untuk mendapatkan arahan dari Bapak Dirjen. Kita memahami bahwa tidak semua aturan memberikan penjelasan yang utuh, sehingga perlu kita dalami agar tidak menjadi area abu-abu,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Agus Fatoni menekankan bahwa pengelolaan anggaran merupakan aspek yang sangat krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik pada sisi pendapatan maupun belanja.
Ia menyebut, di tengah tekanan fiskal dan tren penurunan di sejumlah sektor, pemerintah daerah dituntut mampu mengoptimalkan pengelolaan keuangan secara lebih efektif.
“Pengelolaan anggaran itu sangat penting, baik dalam mengelola pendapatan maupun belanja. Apalagi saat ini kondisi fiskal kita sedang mengalami banyak penurunan, sehingga optimalisasi pengelolaan keuangan harus kita maksimalkan,” jelasnya.
Dalam sosialisasi itu, Agus Fatoni memaparkan secara komprehensif sistem pengelolaan keuangan daerah yang dibaginya ke dalam tujuh aspek utama.
Mulai dari kewenangan pengelolaan keuangan daerah, struktur APBD, mekanisme pergeseran dan perubahan anggaran, hingga kebijakan implementasi Instruksi Presiden dan Surat Edaran terkait efisiensi.
Ia juga mengulas strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, faktor penyebab lambatnya realisasi belanja, serta langkah percepatan penyerapan APBD tahun 2025.
Selain itu, Agus Fatoni turut memetakan program prioritas pemerintah pusat dan postur APBN 2026 sebagai acuan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. (*)
