mediasulsel.id — Makassar – Fraksi Mulia DPRD Makassar meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk menunda pelaksanaan lelang proyek fisik tahun 2025. Penundaan ini dinilai penting guna memastikan sinkronisasi kebijakan pembangunan dengan visi dan misi Wali Kota Makassar yang akan terpilih setelah Pilkada 2024. Desakan tersebut disampaikan oleh Anggota Fraksi Mulia, Muhlis A. Misbah.
“Kebijakan yang tergesa-gesa bisa menimbulkan dampak fatal. Instruksi Presiden Prabowo Subianto harus dijalankan, mengingat beliau adalah pemimpin tertinggi di Indonesia,” ujar Muhlis.
Ia juga merujuk pada Surat Edaran Bersama yang diterbitkan pada 11 Desember 2024 oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Surat edaran itu meminta pemerintah daerah menunda lelang proyek fisik yang tidak mendesak hingga kepala daerah hasil Pilkada resmi dilantik.
“Penundaan ini bertujuan untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan lancar serta pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran,” tambahnya.
Muchlis Misbah, anggota DPRD Makassar dari Partai Hanura sekaligus Bendahara Fraksi Mulia, menyampaikan dukungan serupa. Ia menekankan pentingnya kebijakan ini untuk mencegah tumpang tindih program pembangunan dan menghindari pemborosan anggaran.
“Menghormati proses transisi pemerintahan sangat penting. Jika proyek fisik yang dikerjakan sekarang tidak sesuai dengan visi Wali Kota baru, itu hanya akan merugikan masyarakat,” tegas Muchlis.
Menurutnya, Pilkada 2024 merupakan momen strategis yang akan menentukan arah pembangunan Kota Makassar. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar semua program pembangunan fisik dikaji ulang agar selaras dengan kebijakan pemimpin terpilih.
Fraksi Mulia berharap Pemkot Makassar segera merespons imbauan ini untuk mewujudkan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.
“Biarkan Wali Kota terpilih yang menentukan arah pembangunan Makassar ke depan. Ini demi kemajuan kota dan kesejahteraan warga,” tutup Muhlis.
