Target Rp3,2 Triliun, PNBP ATR/BPN 2025 Sudah Tembus Rp2,09 Triliun

oleh -2100 Dilihat
oleh
Sekjen Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, saat menyampaikan laporan realisasi PNBP dalam RDP Panja Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta.
Sekjen Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, saat menyampaikan laporan realisasi PNBP dalam RDP Panja Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta.

mediasulsel.id – Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat tren positif dalam realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menegaskan bahwa capaian PNBP dalam lima tahun terakhir hampir selalu melampaui target.

“Tren realisasi PNBP Kementerian ATR/BPN selama lima tahun terakhir cukup positif. Meski pada 2021 sempat turun akibat pandemi Covid-19, sejak 2022 hingga 2024 capaian kami kembali optimal,” ujar Pudji saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Pengawasan PNBP Komisi II DPR RI, Selasa (16/9/2025).

Data Realisasi PNBP ATR/BPN:

  • 2021: 91,65% dari target Rp2,44 triliun (terkendala pandemi).

  • 2022: Rp2,63 triliun atau 118% dari target Rp2,33 triliun.

  • 2023: Rp3,05 triliun atau 121,88% dari target Rp2,5 triliun.

  • 2024: Rp3,06 triliun atau 102,04% dari target Rp3 triliun.

Untuk tahun 2025, ATR/BPN ditargetkan meraih Rp3,2 triliun. Hingga 10 September 2025, realisasi sudah mencapai Rp2,09 triliun atau 65,31%. Pudji optimistis target akhir tahun bisa dicapai dengan percepatan penerimaan.

Lebih jauh, ia menyebut proyeksi PNBP hingga 2029 akan terus meningkat. Peningkatan tersebut merujuk pada PP Nomor 128 Tahun 2015 terkait jenis dan tarif PNBP.

Menurut Pudji, penyesuaian PNBP bukan hanya soal angka penerimaan negara. Dampak positif juga dirasakan masyarakat melalui peningkatan layanan pertanahan, digitalisasi layanan, serta penguatan SDM.

“Dari sisi negara, peningkatan PNBP memberi kontribusi besar terhadap APBN. Namun, masyarakat tetap mendapat perlindungan, terutama kelompok tidak mampu, yang tetap bisa mengakses layanan dengan biaya minimal,” tegasnya.

RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra ini juga dihadiri para Dirjen ATR/BPN, pejabat tinggi pratama, serta perwakilan daerah secara daring.