Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan Apresiasi DPR atas Kenaikan Anggaran 2026

oleh -2310 Dilihat
oleh
Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9/2025). Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi dukungan DPR atas kenaikan pagu anggaran ATR/BPN tahun 2026.
Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9/2025). Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi dukungan DPR atas kenaikan pagu anggaran ATR/BPN tahun 2026.

mediasulsel.id – Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, mengapresiasi dukungan Komisi II DPR RI terkait kenaikan pagu anggaran ATR/BPN tahun 2026. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II di Gedung Nusantara, Senin (15/9/2025).

“Atas nama Kementerian ATR/BPN dan Bapak Menteri, saya menyampaikan terima kasih kepada Komisi II DPR RI. Harapannya, tambahan anggaran ini benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” kata Ossy.

Fokus: Layanan Publik dan SDM

Ossy menjelaskan, 80 persen tugas ATR/BPN bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Karena itu, kenaikan anggaran diarahkan pada dua prioritas: perbaikan sistem layanan dan penguatan sumber daya manusia (SDM).

Pertama, ATR/BPN akan menyederhanakan proses bisnis di pusat maupun daerah agar layanan makin cepat tanpa mengurangi ketelitian. Saat ini, terdapat 527 satuan kerja di seluruh Indonesia yang wajib menjaga akurasi produk hukum pertanahan.

Kedua, pembenahan SDM dilakukan melalui rotasi pegawai di berbagai daerah (tour of duty dan tour of area). “Kami ingin pegawai tidak terjebak di zona nyaman dan memiliki pengalaman lapangan yang beragam,” ujar Ossy.

Target PTSL Naik di 2026

Dalam rapat, anggota Komisi II juga menyoroti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ossy menegaskan, PTSL tetap jadi program prioritas karena langsung dirasakan masyarakat.

Target PTSL sempat turun dari hampir 5 juta bidang tanah pada 2024 menjadi 1,3 juta di 2025. Namun, dengan dukungan DPR, target kembali naik menjadi 1,9 juta bidang pada 2026.

“Sejak PTSL dimulai pada 2016, capaian kita cukup besar. Tapi masih ada sekitar 25 persen bidang tanah di Indonesia yang belum tersertipikasi. Ini pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan,” jelasnya.

Ossy menekankan percepatan PTSL sangat penting untuk mencegah konflik dan sengketa pertanahan. Ia pun berharap dukungan DPR terus berlanjut. “Kami berterima kasih atas pengawasan Komisi II, agar PTSL bisa semakin maksimal dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” pungkasnya.