mediaulsel.idMAKASSAR – Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 132.668 warga Kota Makassar, Sualwesi Selatan (Sulsel) menjadi penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025.
Kemenaker telah menyalurkan bantuan kepada 119.816 penerima atau sebesar 90,31 persen.
Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli menyampaikan, total target penerima BSU di Sulsel sebanyak 320.466.
Penyaluran dilakukan secara bertahap untuk periode Juni-Juli.
Penerima bantuan mendapatkan Rp600 ribu per bulan.
Bantuan disalurkan melalui himpunan bank milik negara (Himbara) atau PT Pos bagi penerima yang tidak memiliki rekening himbara.
Menaker Yassierli datang langsung ke Makassar untuk meninjau dan memastikan penyaluran BSU tanpa kendala.
Program BSU 2025 menyasar pekerja dengan upah di bawah Rp 3,5 juta.
Program ini hadir sebagai bentuk perlindungan sosial dari pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional.
“Kami pastikan bantuan ini disalurkan langsung, tepat waktu, dan tepat sasaran kepada para pekerja yang paling membutuhkan,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Kantor Pos Makassar, Jl Slamet Riyadi, Sabtu (26/7/2025).
Data per 26 Juli 2025, dari total alokasi 5.738.737 penerima dengan anggaran Rp 3,44 triliun, telah berhasil disalurkan kepada 4.511.020 penerima.
Total yang disalurkan mencapai Rp 2,71 triliun atau setara 78,61 persen. dari target nasional.
Dengan begitu, masih tersisa 1.227.717 penerima atau Rp 736,63 miliar yang akan disalurkan secara bertahap melalui jaringan PT Pos Indonesia (Persero) di seluruh Indonesia.
Ia memastikannya, BSU tersalutkan 100 persen pada akhir Juli.
Diketahui, peninjauan ini dihadiri Direktur Umum BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Direktur PHI BPJS TK, Putri Anggoro, Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero), Haris, Wakil Wali Kota Makassar Aaliyah Mustika.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menilai, program BSU bukan sekadar bentuk bantuan sementara.
Ini bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat, khususnya pekerja berpenghasilan rendah.
“Ini bagian dari bantuan kepada masyarakat, guna menopang ekonomi. Kami berharap dan memastikan agar distribusi BSU berjalan lancar, tepat sasaran, dan transparan,” ujar Munafri,
Pemkot Makassar akan terus menjaga sinergi dengan pemerintah pusat, PT Pos Indonesia, dan seluruh pihak terkait untuk memastikan setiap bantuan yang diberikan dapat langsung dirasakan manfaatnya.
“Kami Pemerintah Kota berkomitmen memperkuat koordinasi agar kesejahteraan masyarakat, khususnya para pekerja yang menjadi tulang punggung keluarga, semakin meningkat,” tuturnya.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Nielma Palamba mengatakan, pegawai non ASN Pemkot Makassar juga mendapatkan bantuan ini.
Mereka menjadi penerima BSU karena Pemkot Makai telah mengikutkan mereka dalam program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (Bpjs Ketenagakerjaan).
Dari 132.668 penerima, 11.815 diantaranya merupakan pegawai non ASN Pemkot, 6.107 kader posyandu, 6004 RT/RW, 5.750 pekerja keagamaan, dan 36,036 penyelenggara pemilu.
Direktur Umum BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menambahkan, data peserta yang digunakan telah melalui proses verifikasi ketat untuk menjamin keabsahan penerima.
“Kami terus bekerja sama dengan Kemnaker dan Pos Indonesia agar bantuan ini hanya diterima oleh peserta yang benar-benar memenuhi syarat dan belum menerima bantuan lain,” jelasnya.
Katanya, program BSU 2025 bukan hanya bentuk transfer dana, melainkan simbol kehadiran negara dalam masa sulit.
Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra BUMN seperti Pos Indonesia dan BPJS TK, penyaluran bantuan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dan menjadi bantalan sosial yang efektif. (*)
