Mediasulsel.id, Makassar, Selasa 05/05/2026 — Pemerintah Kota Makassar menargetkan pengukuhan 374 kepala sekolah definitif rampung pekan depan sebelum pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2026 dimulai. Seluruh tahapan seleksi, mulai uji kompetensi hingga wawancara, disebut telah selesai dan kini tinggal menunggu penetapan resmi Wali Kota Makassar. “Mudah-mudahan minggu depan sudah selesai semuanya,” kata Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.
Pemkot Makassar Finalisasi Pengukuhan Kepala Sekolah
Pemerintah Kota Makassar mempercepat proses pengukuhan ratusan kepala sekolah definitif menjelang dimulainya tahapan SPMB 2026.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSDMD Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, mengatakan seluruh tahapan seleksi telah diselesaikan.
Menurut dia, proses uji kompetensi dan wawancara untuk calon kepala sekolah selesai pada Selasa 5 Mei 2026.
Kamelia menyampaikan hal tersebut kepada awak media di ruang kerjanya di Balai Kota Makassar.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan proses penetapan kepala sekolah definitif kini memasuki tahap akhir administrasi.
“Tidak akan lama. Kita pastikan akan definitif secepatnya. Mudah-mudahan minggu depan sudah selesai semuanya,” kata Munafri Arifuddin, Selasa 05/05/2026.
Munafri menjelaskan masih ada sejumlah persyaratan administratif yang perlu diselesaikan sebelum pengukuhan resmi dilakukan.
Namun, menurutnya, proses tersebut tidak akan menjadi hambatan berarti karena sebagian besar tahapan telah rampung.
Ia menegaskan keberadaan kepala sekolah definitif menjadi penting karena berkaitan langsung dengan kewenangan administrasi pendidikan di sekolah.
Salah satu kewenangan tersebut adalah penandatanganan dokumen resmi seperti ijazah siswa.
“Kita akan memastikan paling lambat minggu depan,” ujarnya.
Pemkot Makassar menargetkan seluruh kepala sekolah definitif sudah mulai bertugas sebelum tahapan penerimaan siswa baru dibuka.
Langkah itu dilakukan agar proses administrasi sekolah berjalan lancar selama pelaksanaan SPMB 2026.
SPMB 2026 Gunakan Sistem Digital Lontara+
Sekretaris Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda, mengatakan seluruh proses administrasi pengukuhan kepala sekolah sebenarnya sudah lengkap dan kini tinggal menunggu penetapan resmi dari wali kota.
“Secara administrasi sudah lengkap, sudah ada di Pak Wali. Sisa menunggu pengukuhan, semua sudah rampung,” kata Andi Zulkifli Nanda di Kantor Wali Kota Makassar, Selasa 05/05/2026.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Makassar juga sementara melakukan penginputan data ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN sebagai bagian dari finalisasi administrasi.
Menurut Andi Zulkifli, percepatan pengukuhan penting agar tidak mengganggu jalannya SPMB 2026.
Selain terkait kepemimpinan sekolah, kepala sekolah definitif juga memiliki kewenangan penting dalam administrasi pendidikan.
“Diusahakan sebelum SPMB, karena nanti kepala sekolah juga punya peran penting, misalnya dalam penandatanganan ijazah murid,” ujarnya.
Adapun jadwal pelaksanaan SPMB 2026 di Makassar telah ditetapkan sebagai berikut:
- Jalur non domisili dibuka pada 2 hingga 4 Juni 2026
- Jalur domisili berlangsung pada 9 hingga 13 Juni 2026
Pada tahun ini, Pemkot Makassar juga memperkuat sistem penerimaan siswa baru melalui platform digital Lontara+.
Sistem tersebut diklaim menghadirkan pemantauan real-time, penggunaan koordinat presisi berbasis Kartu Keluarga, hingga penguatan server untuk mencegah gangguan teknis selama proses pendaftaran berlangsung.
Pemerintah optimistis pelaksanaan SPMB 2026 akan berjalan lebih tertib dan transparan serta meminimalkan potensi praktik kecurangan.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, meminta pengukuhan kepala sekolah hasil seleksi segera direalisasikan.
Menurutnya, kepala sekolah yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi seharusnya sudah bisa dilantik agar pelayanan pendidikan berjalan optimal.
“Kepala sekolah yang sudah diseleksi sebaiknya dilantik cepat untuk memaksimalkan pelayanan pendidikan di Kota Makassar,” kata Ari Ashari Ilham.
Ia menilai penundaan pengukuhan tanpa kepastian dapat memengaruhi efektivitas kepemimpinan di lingkungan sekolah.
Selain menciptakan ketidakpastian, status pelaksana tugas atau PLT dinilai dapat menghambat pengambilan kebijakan pendidikan di tingkat sekolah.
Dengan percepatan pengukuhan tersebut, Pemkot Makassar berharap seluruh tahapan SPMB 2026 dapat berjalan lancar tanpa kendala administratif.
