Mediasulsel.id, Kupang, Rabu, 5 Agustus 2026 — Baru sekitar 42 persen tanah rumah ibadah di Nusa Tenggara Timur yang telah bersertipikat sehingga ATR/BPN meminta pemerintah daerah mempercepat pemberian kepastian hukum.
- NTT memiliki 7.018 bidang tanah rumah ibadah
- Sebanyak 3.003 bidang telah bersertipikat
- Cakupan sertipikasi baru sekitar 42 persen
- Layanan sertipikasi rumah ibadah diberikan gratis
- Percepatan ditujukan mencegah konflik dengan ahli waris
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan permintaan tersebut kepada kepala daerah dalam rapat koordinasi pertanahan dan tata ruang di Kantor Gubernur NTT.
Ia mengingatkan rumah ibadah dan tempat pendidikan yang tidak memiliki sertipikat berisiko menghadapi klaim pada masa mendatang.
“Jangan sampai rumah ibadah sudah berdiri kemudian dipersoalkan ahli waris. Tanahnya harus segera disertipikatkan,” kata Nusron, Selasa, 4 Agustus 2026.
Masih ada 4.015 bidang belum bersertipikat
Data ATR/BPN mencatat NTT memiliki 7.018 bidang tanah rumah ibadah.
Sebanyak 3.003 bidang telah bersertipikat sehingga masih terdapat 4.015 bidang yang belum memperoleh kepastian hukum.
Nusron meminta percepatan dilakukan tanpa membedakan latar belakang agama.
Program berlaku bagi gereja, masjid, pura, dan rumah ibadah lain.
Layanan diberikan gratis
Nusron menyatakan pelayanan sertipikasi tanah rumah ibadah diberikan secara gratis.
Ia mengajak pemerintah kabupaten dan kota bersinergi dengan jajaran ATR/BPN agar proses dapat dipercepat.
Kepastian hukum diperlukan untuk mencegah sengketa, melindungi fungsi sosial rumah ibadah, dan menjaga aset umat.
Kementerian berharap percepatan dapat direalisasikan dalam beberapa bulan dan menjadi kabar baik bagi masyarakat NTT menjelang Natal.
