mediasulsel.id – MAKASSAR — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar mendorong adanya gerakan masif untuk menjaga moral generasi muda. Langkah ini dinilai mendesak di tengah derasnya paparan konten digital yang berpotensi merusak perilaku dan ketahanan moral masyarakat.
Seruan tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik bertema “Membedah Kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025: Ikhtiar Menjaga Moral Bangsa dan Ketahanan Nasional”. Kegiatan ini digelar oleh Komisi Fatwa MUI Kota Makassar di Hotel Horison Ultima, Makassar, Sabtu (29/8/2026).
Ketua I MUI Kota Makassar, KH Abdul Muttalib, menyatakan bahwa tema diskusi ini sangat relevan dengan tantangan moral dan ketahanan nasional saat ini. Ia menyoroti sejumlah ancaman nonmiliter yang dinilai perlu mendapat perhatian serius, salah satunya adalah penyebaran LGBT.
“Jika ini dibiarkan, maka akan mendatangkan bencana dari berbagai penjuru, termasuk pergaulan bebas, minuman keras yang tidak terkendali, dan beredarnya makanan yang tidak jelas lagi halal-haramnya,” ujar KH Abdul Muttalib saat mewakili Ketua MUI Kota Makassar.
Di sisi lain, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Makassar, Muhammad Syarif, yang membuka acara, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih peka terhadap dampak perkembangan teknologi pada anak-anak. Menurutnya, perangkat digital seperti ponsel pintar dan iPad membuat anak-anak sangat mudah mengakses berbagai konten tanpa filter.
“Mari sama-sama kita perhatikan perkembangan dunia saat ini. Perlu ada gerakan masif agar moral kita dan generasi kita tetap terjaga. Saat ini anak-anak rentan dibiarkan dengan tontonan yang tidak sehat melalui HP dan iPad,” kata Muhammad Syarif.
Ia menambahkan, menjaga moral generasi muda adalah bagian inti dari upaya memperkuat ketahanan nasional. Oleh karena itu, sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan lingkungan keluarga sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan sosial yang terus berkembang. Pemerintah Kota Makassar juga mengapresiasi ruang edukasi dan literasi aktual yang diinisiasi oleh MUI ini.
Sementara itu, Ketua Panitia, Muh. Ilham, Lc., M.Fil., menjelaskan bahwa diskusi publik ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Komisi Fatwa MUI Kota Makassar.
“Diskusi publik ini rutin kami laksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan literasi masyarakat dalam menyikapi berbagai isu aktual,” pungkas Ilham.
Melalui forum ini, ia berharap masyarakat mendapatkan perspektif yang lebih kaya dalam memahami kebijakan pemerintah serta menyikapi persoalan sosial dari sudut pandang agama, moral, dan ketahanan nasional
