mediasulsel.id, Makassar, Selasa, 10/11/2026 — SLF fasyankes menjadi perhatian Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar melalui sosialisasi bagi pengelola fasilitas pelayanan kesehatan agar gedung yang digunakan memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan.
Kegiatan mengenai Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berlangsung di Hotel Karebosi Premier Makassar, Selasa (10/11/2026).
Sosialisasi mengangkat tema “Pemenuhan SLF Bangunan Gedung dalam Keselamatan Bangunan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan”.
Kepala Distaru Kota Makassar, Muh. Fuad Azis, membuka kegiatan tersebut sekaligus menekankan pentingnya pemahaman terhadap perkembangan regulasi bangunan.
SLF fasyankes berkaitan dengan kelayakan gedung pelayanan
Berdasarkan keterangan kegiatan dari Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Fuad menjelaskan bahwa sosialisasi rutin diperlukan untuk memperkuat pemahaman para pemangku kepentingan mengenai persyaratan bangunan.
“Kondisi-kondisi seperti ini semakin mengunci kita ke dalam proses peraturan bangunan gedung yang ada di Kota Makassar. Semakin hari, semakin juga berubah dan bertambah aturan-aturan ini sehingga pihak kami selalu membuat sosialisasi setiap tahun untuk memperkuat kita dalam penguatan regulasi-regulasi terhadap persetujuan bangunan gedung,” ujar Muh. Fuad Azis, Kepala Distaru Kota Makassar, Selasa (10/11/2026).
Ia turut menyampaikan rencana pendekatan lintas sektor dalam pembahasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Dalam pembahasan tata ruang, ketentuan ITBX membedakan pemanfaatan yang diizinkan, diperbolehkan secara terbatas, bersyarat tertentu, dan tidak diperbolehkan.
Pengaturan tersebut berkaitan dengan kesesuaian kegiatan terhadap peruntukan ruang, sehingga perlu dipahami bersama persyaratan teknis bangunan gedung.
Sosialisasi juga membahas perubahan sistem perizinan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menuju mekanisme PBG serta pemenuhan SLF.
Bagi pengelola fasilitas pelayanan kesehatan atau fasyankes, pemahaman itu penting karena pemeriksaan bangunan mencakup rencana teknis dan kondisi fisik gedung yang digunakan untuk melayani masyarakat.
PBG dan SLF memiliki peran berbeda
Dalam pemaparan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar, Fadil menjelaskan ketentuan PBG dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.
PBG berkaitan dengan persetujuan untuk pembangunan baru, perubahan, perluasan, pengurangan, atau perawatan gedung sesuai standar teknis.
“Ada standar teknis bangunan gedung yang diatur dan harus dipenuhi. Bangunan wajib menjamin keselamatan dan keamanan penggunanya. Dari sisi kesehatan misalnya, diatur standar ukuran bangunan hingga sistem pencahayaannya,” papar Fadil.
Narasumber lainnya, Laode Muh Halidu, menjelaskan perbedaan peran PBG dan SLF dalam proses penyelenggaraan bangunan.
Menurut Laode, PBG berkaitan dengan persetujuan pembangunan, sedangkan SLF berkaitan dengan pemeriksaan kelaikan gedung setelah bangunan berdiri sebelum digunakan.
Ia menekankan pentingnya pemeriksaan keandalan bangunan, terutama pada fasilitas kesehatan.
Pemenuhan persyaratan tersebut mencakup perhatian terhadap keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, dan kelayakan fungsi bangunan.
Melalui sosialisasi ini, Pemkot Makassar mendorong koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, pengelola fasyankes, dan pemangku kepentingan terkait.
Pemahaman mengenai PBG dan SLF diharapkan membantu pengelola menyiapkan gedung pelayanan yang tertib secara administrasi sekaligus memenuhi standar teknis. Keselamatan pengguna bangunan menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
