MEDIASULSEL.ID, JAKARTA, Minggu, 15 November 2026 — Pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengenai anggota dewan yang menempuh pendidikan kesetaraan Paket C kembali menjadi perhatian. Perbincangan itu turut menyoroti data pendidikan anggota DPR RI hasil Pemilu 2024.
Pernyataan Abdul Mu’ti disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 21 Januari 2026. Saat itu, ia menjelaskan pentingnya pendidikan nonformal untuk membuka akses belajar bagi masyarakat.
“Banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C,” kata Abdul Mu’ti dalam pembahasan tersebut.
Ia mencontohkan kunjungannya ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Majalengka, Jawa Barat, yang memiliki lebih dari 300 peserta didik. Sebagian besar disebut mengikuti program Paket C.
Pendidikan kesetaraan dinilai penting bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi, geografis, serta persoalan sosial yang menghambat akses ke sekolah formal.
Di tengah pembahasan itu, laporan Statistik Politik 2024 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan gambaran latar belakang pendidikan 580 anggota DPR RI terpilih pada Pemilu 2024.
Data tersebut mencatat 63 orang berpendidikan SMA atau sederajat, tiga orang Diploma III, 155 orang sarjana atau S1, 119 orang magister atau S2, serta 29 orang doktor atau S3.
Jika dilihat dari sebaran provinsi, kelompok anggota DPR terpilih yang memiliki pendidikan SMA atau sederajat paling banyak berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, masing-masing 10 orang. Sulawesi Selatan tercatat menyumbang enam orang dalam kategori pendidikan tersebut.
Sementara itu, 211 anggota DPR terpilih tidak menyebutkan latar belakang pendidikan dalam data pendaftaran yang menjadi dasar publikasi statistik. Jumlahnya sekitar 36,38 persen dari keseluruhan anggota DPR terpilih.
Namun, angka 211 orang tersebut tidak berarti mereka tidak memiliki ijazah, juga tidak membuktikan bahwa mereka merupakan lulusan Paket C.
Begitu pula, data 63 anggota DPR yang berpendidikan SMA atau sederajat tidak memisahkan lulusan sekolah menengah formal dan lulusan program pendidikan kesetaraan. Karena itu, jumlah pasti anggota DPR yang merupakan lulusan Paket C tidak dapat disimpulkan dari rincian BPS tersebut.
Paket C merupakan jalur pendidikan nonformal yang menghasilkan pendidikan setara SMA. Ijazah kesetaraan yang sah dapat memenuhi persyaratan pendidikan untuk mengikuti pencalonan anggota legislatif.
Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur persyaratan pendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, MAK, atau sekolah lain yang sederajat bagi calon anggota DPR dan DPRD.
Dengan demikian, latar belakang pendidikan Paket C bukanlah hambatan untuk menjadi wakil rakyat selama persyaratan hukum dipenuhi.
Pendidikan melalui jalur nonformal juga tidak dengan sendirinya menentukan kualitas seseorang dalam menjalankan tugas publik. Penilaian terhadap anggota legislatif dapat mencakup integritas, kapasitas, pengalaman, serta pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Di sisi lain, besarnya jumlah profil pendidikan yang tidak disebutkan dalam data statistik memperlihatkan pentingnya keterbukaan informasi mengenai rekam jejak pejabat publik.
Pernyataan Abdul Mu’ti mengenai Paket C dan data BPS tersebut perlu dipahami secara terpisah. Keduanya menunjukkan dua persoalan berbeda, yaitu pentingnya akses pendidikan kesetaraan dan kebutuhan akan informasi pendidikan anggota legislatif yang lebih terbuka.
- Abdul Mu'ti membicarakan lulusan Paket C dalam rapat Komisi X DPR pada 21 Januari 2026
- BPS mencatat 580 anggota DPR terpilih pada Pemilu 2024
- Sebanyak 211 orang tidak menyebutkan pendidikan dalam data yang dirujuk BPS
- Jumlah lulusan Paket C di DPR tidak dapat ditentukan dari data tersebut
- Ijazah Paket C yang sah memenuhi ketentuan pendidikan setara SMA
