banner promosi Media Sulsel 1600x533
Makassar

Lahan Jembatan Barombong Saling Diklaim, Pembangunan Terhambat Sengketa 3 Bidang Tanah

0
×

Lahan Jembatan Barombong Saling Diklaim, Pembangunan Terhambat Sengketa 3 Bidang Tanah

Sebarkan artikel ini
images
Jembatan Barombong/IST
banner promosi Media Sulsel 1600x533

MEDIASULSEL.ID, MAKASSAR, Selasa, 17 November 2026 — Rencana pembangunan Jembatan Kembar Barombong yang diharapkan mengurangi kepadatan kendaraan di kawasan selatan Kota Makassar masih menghadapi kendala. Bukan semata persoalan anggaran atau konstruksi, pembebasan lahan untuk proyek tersebut tertahan akibat sengketa kepemilikan tiga bidang tanah.

Pemerintah Kota Makassar kini menyiapkan perubahan mekanisme pengadaan tanah dengan melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Jika sengketa belum selesai setelah proses verifikasi, penitipan uang ganti kerugian melalui pengadilan atau konsinyasi menjadi salah satu opsi sesuai ketentuan hukum.

Scroll Kebawah
Advertisement

Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Muh Izhar Kurniawan, mengatakan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menginginkan pembangunan jembatan itu dipercepat untuk memperlancar mobilitas masyarakat.

“Bapak Wali Kota (Pak Appi), ingin pembangunan Jembatan Barombong dipercepat, kelancaran akses jalanan. Tetapi, persoalan lahannya masih bersengketa, karena ada warga yang saling mengklaim kepemilikan,” ujar Izhar dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).

Menurut Izhar, persoalan muncul karena beberapa pihak menunjukkan dasar penguasaan dan bukti legalitas yang berbeda atas tanah yang masuk lokasi pengadaan. Kondisi itu membuat pemerintah tidak dapat langsung membayar ganti kerugian kepada salah satu pihak tanpa memastikan kepemilikan yang sah.

Dari penelusuran sementara, tiga bidang tanah tersebut dikaitkan dengan Letkol Amsal Sampetondok, Rabaya, dan Jasmani Agi. Masing-masing memiliki dokumen yang perlu diperiksa lebih lanjut.

Izhar menyebut bidang tanah yang dikaitkan dengan Amsal Sampetondok seluas sekitar 520 meter persegi merupakan bagian dari lahan yang tercantum dalam sertifikat hak milik. Sementara itu, Rabaya disebut memiliki dokumen redistribusi tanah, sedangkan Jasmani Agi memiliki surat peralihan hak.

Di sisi lain, terdapat klaim dan proses hukum yang turut melibatkan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) serta sejumlah warga. PT GMTD diketahui memiliki sertifikat hak guna bangunan di kawasan tersebut. Pemerintah juga mencatat adanya gugatan dan somasi, sehingga status hukum objek tanah harus dikaji secara hati-hati.

“Jadi, ada gugatan dan ada juga somasi. Ini yang harus kami cermati secara hati-hati agar proses pengadaan tanah tidak menimbulkan persoalan hukum baru,” kata Izhar.

Ia menegaskan, pembayaran yang dilakukan sebelum kejelasan legalitas justru berpotensi memunculkan sengketa baru. Karena itu, Pemkot Makassar berupaya menempuh prosedur yang memberikan kepastian bagi seluruh pihak.

Skema yang sebelumnya diarahkan melalui pembayaran langsung kini dialihkan ke tahapan pengadaan tanah dengan melibatkan ATR/BPN. Pemerintah akan menyiapkan dokumen dan memverifikasi objek maupun pihak yang mengklaim hak atas tanah sebelum masuk ke tahapan lanjutan.

Setelah persyaratan terpenuhi, ATR/BPN dapat melaksanakan pendataan dan pemeriksaan melalui mekanisme yang berlaku. Apabila status objek pengadaan telah jelas tetapi perkara mengenai pihak yang berhak masih berlangsung, konsinyasi atau penitipan uang ganti kerugian di pengadilan dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Langkah itu tidak serta-merta menyelesaikan seluruh sengketa kepemilikan. Penentuan pihak yang berhak atas uang ganti kerugian tetap harus mengikuti proses dan keputusan hukum yang berlaku.

Izhar menjelaskan, pengadaan dan pembebasan tanah menjadi tanggung jawab Pemkot Makassar. Sementara itu, pemerintah provinsi membantu perencanaan serta koordinasi, sedangkan pembangunan fisik jembatan melibatkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional.

Pembangunan Jembatan Kembar Barombong dinilai penting untuk memperbaiki konektivitas dan mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan Tamalate dan sekitarnya. Namun, sebelum pekerjaan fisik dapat dilanjutkan sesuai rencana, persoalan legalitas lahan perlu memperoleh kepastian.

Pemkot Makassar memastikan proses pengadaan tanah terus diupayakan. Pemerintah berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan tanpa mengabaikan hak para pihak maupun menimbulkan masalah hukum baru.

banner promosi Media Sulsel 1600x533

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *