MEDIASULSEL.ID, MAKASSAR, Selasa, 17 November 2026 — Rencana pembangunan Jembatan Kembar Barombong di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, masih menghadapi hambatan. Tiga bidang tanah yang dibutuhkan untuk proyek tersebut belum dapat diselesaikan pengadaannya lantaran terdapat klaim kepemilikan dari sejumlah pihak.
Persoalan ini membuat pemerintah harus menelusuri status tanah sebelum membayarkan ganti kerugian. Pembayaran kepada pihak yang keliru dikhawatirkan justru memunculkan sengketa hukum baru.
Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Muh Izhar Kurniawan, mengungkapkan persoalan tersebut ketika menjelaskan perkembangan pengadaan lahan pada Jumat (13/11/2026).
“Persoalan lahannya masih bersengketa, karena ada warga yang saling mengklaim kepemilikan,” kata Izhar.
Menurutnya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin telah meminta agar pengadaan lahan dipercepat. Pembangunan jembatan diharapkan dapat membantu memperlancar akses kendaraan di kawasan Barombong dan sekitarnya.
Namun, percepatan tidak dapat mengabaikan kepastian hukum. Penelusuran pemerintah bersama Kantor Pertanahan Makassar menemukan pihak-pihak yang mengajukan dasar penguasaan dan dokumen kepemilikan berbeda.
Tiga nama yang disebut dalam penelusuran ialah Letkol Amsal Sampetondok, Rabaya, dan Jasmani Agi. Penyebutan nama tersebut merujuk pada klaim atau dasar penguasaan yang sedang diteliti, bukan keputusan hukum yang menetapkan pemilik sah.
Persoalan juga berkaitan dengan gugatan dan somasi yang muncul dalam proses pengadaan tanah. Kondisi ini menyebabkan tahapan pembayaran belum dapat dilaksanakan seperti rencana awal.
Izhar menegaskan pemerintah perlu memeriksa dokumen secara menyeluruh agar proses pembangunan tidak menimbulkan masalah bagi warga maupun pemerintah di kemudian hari.
Bagi masyarakat yang menantikan Jembatan Kembar Barombong, kepastian kepemilikan tanah menjadi salah satu tahap penting sebelum rencana konstruksi dapat berjalan sesuai jadwal.
Pemkot Makassar menyatakan proses pengadaan tanah tetap diupayakan dengan melibatkan lembaga pertanahan dan mengutamakan penyelesaian yang sesuai aturan.












