banner promosi Media Sulsel 1600x533
Makassar

Lahan Jembatan Barombong Belum Bebas, Pemkot Makassar Siapkan Jalur Pengadilan

0
×

Lahan Jembatan Barombong Belum Bebas, Pemkot Makassar Siapkan Jalur Pengadilan

Sebarkan artikel ini
kepala bidang pengadaan dan pemanfaatan tanah dinas pertanahan kota makassar muh izhar kurniawan memantau legalitas lahan pemb 1794542354356 169 15kb
Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Muh Izhar Kurniawan. Foto: Istimewa
banner promosi Media Sulsel 1600x533

MEDIASULSEL.ID, MAKASSAR, Selasa, 17 November 2026 — Pemerintah Kota Makassar menyiapkan langkah baru untuk mengatasi pembebasan lahan Jembatan Kembar Barombong yang masih tertahan sengketa kepemilikan.

Persoalan tersebut membuat pemerintah belum dapat langsung membayarkan ganti kerugian kepada pihak yang mengaku mempunyai hak atas tanah. Sejumlah dokumen dan proses hukum masih perlu diperiksa agar tidak terjadi kesalahan pembayaran.

Scroll Kebawah
Advertisement

Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Muh Izhar Kurniawan, menjelaskan bahwa skema pengadaan tanah kini diarahkan melalui proses yang melibatkan Kantor Pertanahan atau ATR/BPN.

Sebelumnya, pemerintah mempertimbangkan mekanisme pembayaran langsung. Namun, setelah ditemukan klaim kepemilikan yang saling bertentangan, diperlukan tahapan persiapan serta pemeriksaan dokumen yang lebih menyeluruh.

“Jadi, solusi kami lakukan, prosesnya tetap berjalan. Hanya saja, skemanya berubah karena kondisi dan persoalan legalitas yang muncul. Kami harus melibatkan ATR/BPN agar seluruh proses pengadaan tanah ini benar-benar sesuai ketentuan,” kata Izhar dalam keterangannya pada Jumat (13/11/2026).

Melalui mekanisme tersebut, pemerintah menyiapkan berkas dan informasi bidang tanah untuk diperiksa lebih lanjut. Pendataan objek dan pihak yang menguasai atau mengklaim lahan menjadi bagian penting sebelum penentuan besaran serta penerima ganti kerugian.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan ialah konsinyasi, yaitu penitipan uang ganti kerugian melalui pengadilan sesuai syarat yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme tersebut dapat digunakan dalam keadaan tertentu, termasuk ketika terjadi sengketa mengenai pihak yang berhak, tetapi tidak berarti pengadilan otomatis menetapkan siapa pemilik sah hanya karena uang telah dititipkan.

Penyelesaian sengketa kepemilikan tetap harus mengikuti proses hukum yang berlaku. Pemerintah juga harus menyelesaikan prosedur pengadaan tanah sebelum pekerjaan konstruksi dapat berjalan di lokasi terkait.

Izhar menyebut Pemkot Makassar bertanggung jawab pada proses pengadaan dan pembebasan tanah, sedangkan pelaksanaan pembangunan fisik jembatan melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sesuai kewenangan masing-masing.

Proyek Jembatan Kembar Barombong menjadi salah satu harapan warga untuk memperbaiki konektivitas dan mengurangi kepadatan lalu lintas di wilayah selatan Makassar.

Pemkot Makassar menargetkan persoalan pengadaan tanah dapat ditangani tanpa mengabaikan hak warga dan tanpa menciptakan persoalan hukum baru. Hingga ada kepastian penyelesaian, hambatan lahan tetap menjadi perhatian utama proyek tersebut.

banner promosi Media Sulsel 1600x533

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *