Mediasulsel.id, Jakarta, Jumat, 23/10/2026 – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan membahas kebutuhan pengaturan Reforma Agraria yang lebih menyeluruh dalam diskusi publik Ombudsman RI, Jumat, 23/10/2026.
Forum daring itu menyoroti hambatan hukum, kesiapan tanah, verifikasi penerima, dan koordinasi lintas sektor. Sebanyak 400 peserta dari jajaran BPN serta Ombudsman mengikuti pembahasan.
Pengaturan untuk mengatasi hambatan
“Pelaksanaan Reforma Agraria ini juga merupakan pekerjaan yang sangat kompleks,” ujar Ossy.
Ia menjelaskan Reforma Agraria bertujuan mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, memperkuat kepastian hukum, menyelesaikan konflik, serta meningkatkan kesejahteraan.
Menurut data yang disampaikan kementerian, redistribusi dalam dua tahun terakhir mencapai 6.199.241 bidang. Selain itu, 13.226 hektare Tanah Cadangan Umum Negara dialokasikan bagi Reforma Agraria.
Pendampingan usaha melalui penataan akses telah menjangkau 35.500 kepala keluarga hingga Oktober 2026.
Kepastian pelayanan ikut dibenahi
Ossy mengharapkan pengaturan baru dan Badan Reforma Agraria Nasional membantu mengatasi hambatan program, termasuk status hukum tanah dan pembagian kewenangan.
Ia juga memaparkan Pengukuran Terjadwal 12 Hari di 466 kantor pertanahan dan PERINTIS 10 Hari di 131 kantor.
Diskusi menghadirkan perwakilan BRAN serta Konsorsium Pembaruan Agraria. Kepastian waktu, prosedur, dan tindak lanjut disebut menjadi bagian penting perbaikan administrasi pertanahan.
















