Mediasulsel.id, Jakarta, Kamis, 15/10/2026 – ATR/BPN dan BRAN membahas penyelarasan kewenangan serta hubungan kerja untuk mencegah tumpang tindih dalam pelaksanaan Reforma Agraria.
Rapat tindak lanjut pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional itu berlangsung di Aula Prona Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jakarta, Rabu, 14/10/2026.
Pembagian tugas menjadi pembahasan utama
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan meminta pembahasan diarahkan pada efektivitas pekerjaan yang berkaitan dengan Reforma Agraria, pertanahan, dan tata ruang.
“Kita tidak sedang mempertahankan struktur atau nomenklatur dari lembaga kita masing-masing, baik ATR/BPN atau BRAN,” ujar Ossy.
Menurut penjelasan kementerian, tugas BRAN meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian Reforma Agraria. Sebagian lingkup tugasnya masih beririsan dengan kewenangan ATR/BPN.
Penyelarasan dibutuhkan agar kedua lembaga tidak mengerjakan hal yang sama secara bersamaan.
Susunan organisasi masih dimatangkan
Kepala BRAN Dedi Prasetyo memaparkan analisis Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagai bahan perumusan struktur kelembagaan.
Pembahasan dilanjutkan dengan diskusi antara pejabat pimpinan tinggi ATR/BPN dan perwakilan BRAN.
Ossy menilai kejelasan hubungan kerja dapat membantu mempercepat program secara efektif dan efisien.
Pertemuan lanjutan masih diperlukan untuk memastikan pembagian tugas dan kewenangan tersusun jelas serta mendukung pelaksanaan Reforma Agraria.
















