mediasulsel.id – Makassar – Pemerintah Kota Makassar mulai mempercepat langkah menuju kota bersih dan sehat untuk merebut penghargaan Adipura. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan bukan lagi soal dokumentasi, tapi pembuktian nyata.
Hal itu disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Teknis bersama SKPD dan Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi-Maluku (Pusdal LH SUMA), Dr. Azri Rasul, di Balai Kota, Jumat, 1 Agustus 2025.
“Kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Adipura bukan hanya seremoni. Ini soal komitmen kolektif,” tegas Munafri.
Pemkot Makassar meluncurkan program “100.000 Biopori untuk Makassar” guna meningkatkan resapan air dan mengurangi sampah organik. Setiap RT diwajibkan membuat lubang biopori, mengembangkan eco enzyme, budidaya maggot, serta unit pengolahan sampah mandiri.
Langkah ini ditopang dengan pembangunan bank sampah dan TPS3R di setiap kecamatan. Petugas penyapu jalan dilibatkan langsung untuk menjaga titik-titik biopori, khususnya di jalur utama kota.
“Kita ingin budaya bersih hadir di akar rumput. RT, RW, lurah, semua harus jalan. Kita targetkan semua kawasan punya sistem pengelolaan mandiri,” katanya.
Taman kota pun masuk daftar pembenahan. Pemerintah akan mengakhiri sistem tanggung jawab parsial dan menggandeng mitra swasta dalam perawatan taman, termasuk desain ulang sejumlah titik strategis tahun ini.
Munafri juga menegaskan pembenahan kawasan pedestrian. “Bukan pejalan kaki yang menyesuaikan kendaraan, tapi kendaraan yang harus hormati hak pejalan kaki,” ujarnya.
Kepala Pusdal LH SUMA, Dr. Azri Rasul, menekankan pentingnya pendekatan sistematis: dari sumber, pengumpulan, hingga pemrosesan akhir. Ia menyebut pengelolaan mandiri di hulu—rumah tangga, sekolah, industri—adalah kunci.
“Kalau semua kawasan bisa kelola sampahnya sendiri, TPA tidak akan terbebani. Itulah semangat utama,” jelas Azri.
Pusdal LH SUMA membentuk tim identifikasi lapangan untuk memetakan pengelolaan sampah aktual di tingkat kelurahan. Data ini akan menentukan nilai pengelolaan mandiri, dengan target minimal 51,2 persen sampah selesai di sumber.
“Bank sampah, eco enzyme, kompos, maggot, semua harus tercatat. Ini bukan lagi kerja administratif, tapi kerja nyata,” pungkas Azri.
Langkah ini jadi awal perubahan wajah Makassar. Pemerintah tak sekadar mengejar penghargaan, tapi mendorong tumbuhnya kesadaran warga akan pentingnya tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.
