MEDIASULSEL.ID, JAKARTA, Sabtu (14/11/2026) — Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya tidak mengajukan nama calon wakil presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri dari jabatannya.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY dalam konferensi pers di Auditorium Yudhoyono, Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026). Demokrat memilih menyerahkan proses pengusulan calon kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai ketentuan konstitusi.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden,” tegas AHY.
Menurut AHY, pengisian kekosongan jabatan wakil presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aturan tersebut menyebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan oleh presiden.
Atas dasar itu, Demokrat menghormati kewenangan Presiden Prabowo dalam mengusulkan dua nama sekaligus kewenangan MPR dalam menentukan satu di antaranya.
AHY menjelaskan bahwa keputusan partainya bukan sikap yang diambil secara sepihak. Ia telah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video pada Jumat pagi.
Saat komunikasi berlangsung, SBY sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta. Hasil konsultasi tersebut memperkuat sikap Demokrat untuk tidak mengajukan kandidat dari internal partai.
Keputusan ini sekaligus memberi kejelasan di tengah munculnya pembicaraan publik mengenai sejumlah tokoh politik yang disebut-sebut sebagai calon pengisi jabatan wakil presiden.
AHY juga meminta seluruh elemen masyarakat tidak membiarkan spekulasi politik berkembang mendahului proses yang telah ditentukan oleh konstitusi.
Ia mengingatkan agar perkembangan politik nasional tidak mengganggu aktivitas pemerintahan, pembangunan, maupun kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” ujar AHY.
Pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden sebelumnya disampaikan kepada MPR pada Kamis (12/11/2026). Kondisi itu membuat mekanisme pengisian jabatan wakil presiden menjadi perhatian partai-partai politik dan publik.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, presiden mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih melalui sidang. Dengan demikian, partai-partai politik dapat menyampaikan pandangan, tetapi pengusulan resmi tetap merupakan kewenangan presiden.
Demokrat menegaskan akan menghormati proses tersebut dan mendukung terjaganya stabilitas pemerintahan selama tahapan konstitusional berlangsung.
