Mediasulsel.id, Makassar — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Drs. Arifin Majid, M.M., kembali melaksanakan kegiatan reses masa sidang ketiga tahun sidang 2024/2025. Kegiatan ini berlangsung di Jalan Sahareng Dg. Sese, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pada Senin (23/6/2025). Reses ini merupakan titik keempat dari rangkaian kunjungan yang telah dilakukan di berbagai wilayah dalam daerah pemilihan (dapil) Kecamatan Mamajang, Mariso, dan Tamalate (Mamarita).
Dalam sambutannya, Arifin Majid menegaskan bahwa kegiatan reses ini merupakan bentuk komitmennya sebagai wakil rakyat untuk hadir langsung di tengah masyarakat dan mendengarkan secara langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi. Reses menjadi momentum penting untuk menyerap aspirasi warga yang nantinya akan menjadi bahan masukan dalam pembahasan program kerja maupun penganggaran di tahun-tahun mendatang.
“Tujuan utama dari reses ini adalah menyerap dan menampung seluruh aspirasi masyarakat, khususnya di Kelurahan Tanjung Merdeka. Wilayah ini memiliki sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian serius, terutama karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gowa,” ungkap Arifin.
Ia menjelaskan, salah satu aspirasi utama warga adalah perlunya perhatian pemerintah terhadap penataan kawasan perbatasan, khususnya di wilayah Gontang yang menjadi titik pertemuan antara Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Masyarakat meminta agar dibangun gerbang perbatasan yang jelas sebagai simbol dan penanda administratif antara dua daerah tersebut.
Selain itu, warga juga menyoroti kondisi fasilitas pendidikan di wilayah tersebut, seperti SMP Negeri 15 serta SD Gontang dan Barombong. Mereka berharap agar Pemerintah Kota Makassar dapat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi sarana dan prasarana sekolah, guna menunjang proses belajar mengajar yang lebih baik bagi anak-anak mereka.
Permasalahan lain yang disampaikan warga adalah soal sistem drainase yang belum maksimal. Drainase yang ada saat ini dinilai belum tersambung hingga ke bagian hulu, sehingga seringkali terjadi penyumbatan dan menyebabkan genangan air maupun banjir saat musim hujan tiba. Hal ini dinilai sangat mengganggu aktivitas warga dan berpotensi merusak infrastruktur lingkungan sekitar.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Arifin Majid menegaskan bahwa seluruh masukan dari masyarakat akan dicatat secara rinci dan akan menjadi dasar dalam menyusun pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan yang akan diajukan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2026.
“Kita akan kawal bersama aspirasi masyarakat ini agar bisa masuk dalam skala prioritas pembangunan ke depan. Tentunya, koordinasi dengan OPD terkait akan dilakukan agar seluruh kebutuhan masyarakat bisa diakomodir secara bertahap dan berkelanjutan,” tambahnya.
Reses ini juga menjadi ajang silaturahmi antara wakil rakyat dan konstituen, yang diharapkan dapat mempererat hubungan emosional serta membangun kepercayaan antara masyarakat dan lembaga legislatif. (And)
