mediasulsel.id – Munafri Arifuddin mengambil langkah strategis dalam membenahi tata kelola persampahan di Makassar. Ia menginstruksikan seluruh camat dan lurah untuk segera melakukan penjadwalan ulang (rescheduling) sistem pengangkutan sampah di wilayah masing-masing.
Kebijakan ini lahir dari temuan serius di lapangan, di mana sekitar 240 ton sampah tidak terangkut setiap harinya. Angka tersebut merupakan lebih dari 30 persen dari total produksi sampah kota yang mencapai 800 ton per hari, sementara kapasitas angkut baru berada di kisaran 67 persen.
Instruksi tegas ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi terkait Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) dan penanganan persampahan yang berlangsung di Ruang Sipakatau, Kantor Balai Kota Makassar, Senin (6/4/2026).
“Situasi ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada perbaikan sistemik dan terukur,” tegas Munafri.
Ia menyoroti ketidaksinkronan antara waktu pembuangan sampah oleh masyarakat dengan jadwal operasional armada pengangkut. Menurutnya, ketidakteraturan ini menjadi penyebab utama penumpukan sampah di berbagai titik kota.
Munafri meminta setiap wilayah menyusun diagram alur pengangkutan yang terintegrasi, sehingga waktu buang dan waktu angkut memiliki konektivitas yang jelas.
“Jangan sampai masyarakat membuang sampah di pagi hari, sementara pengangkutan dilakukan siang atau sore. Jeda ini yang memicu penumpukan dan kesan tidak terkelola,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menegaskan larangan keras terhadap praktik pembuangan sampah di trotoar dan badan jalan. Untuk sektor komersial seperti rumah makan dan usaha sejenis, diwajibkan mengelola sampah secara internal sebelum diangkut sesuai jadwal resmi.
Di sisi lain, Munafri turut mendorong reformasi pada sistem retribusi sampah. Ia menilai perlunya evaluasi menyeluruh, khususnya bagi sektor komersial yang menghasilkan volume sampah besar namun kontribusi retribusinya masih rendah.
Pemerintah Kota Makassar juga akan mulai menerapkan sistem pembayaran retribusi berbasis digital guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
“Volume sampah besar tapi iuran kecil itu tidak adil. Kita akan hitung ulang secara detail dan menerapkan sistem digital agar lebih transparan,” pungkasnya. (*)
