mediasulsel.id, Makassar, Senin, 13/07/2026 — Evaluasi RPJMD menjadi fokus koordinasi Bappeda Kabupaten Labuhanbatu dengan Bappeda Kota Makassar untuk memperkuat indikator kinerja, pengukuran capaian pembangunan, dan penyelarasan program daerah dengan kebijakan nasional.
Evaluasi RPJMD Dibahas Bersama Bappeda Makassar
Kunjungan koordinasi berlangsung di Bappeda Kota Makassar pada Kamis, 09/07/2026 dan dipimpin Kepala Bappeda Kabupaten Labuhanbatu bersama perwakilan sejumlah organisasi perangkat daerah.
Berdasarkan keterangan resmi Bappeda Kabupaten Labuhanbatu, pertemuan digunakan untuk mempelajari praktik penyelenggaraan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Pembahasan mencakup penyusunan indikator kinerja, metode pengukuran capaian, pengendalian program, serta pemanfaatan hasil evaluasi untuk memperbaiki perencanaan berikutnya.
Kedua lembaga juga bertukar pengalaman mengenai tata kelola data dan cara memastikan program pembangunan tetap terarah serta dapat diukur.
Evaluasi RPJMD diperlukan untuk melihat kesesuaian antara target, pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, dan hasil yang diterima masyarakat.
Temuan dalam evaluasi dapat menjadi dasar penyesuaian prioritas apabila terdapat sasaran yang belum tercapai atau perubahan kebutuhan daerah.
Program Daerah Diselaraskan dengan Prioritas Nasional
Koordinasi turut membahas implementasi Program Strategis Nasional dan langkah penyelarasan kebijakan pusat dengan agenda pembangunan daerah.
Keselarasan diperlukan agar program antartingkat pemerintahan saling mendukung dan tidak berjalan terpisah.
Bappeda Kabupaten Labuhanbatu menilai pertukaran pengalaman antardaerah dapat membantu mempercepat perbaikan proses tanpa mengulang kendala yang pernah dihadapi daerah lain.
Hasil kunjungan diharapkan menjadi referensi untuk menyempurnakan evaluasi RPJMD Kabupaten Labuhanbatu agar lebih terukur, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Bappeda Kota Makassar juga memperoleh ruang untuk membandingkan pendekatan perencanaan dan pengendalian yang diterapkan daerah mitra.
Kolaborasi tersebut memperkuat jejaring antarpemerintah daerah dalam menghadapi kebutuhan pembangunan yang terus berubah dan menuntut keputusan berbasis data.
