mediasulsel.id, Makassar, Kamis, 16/07/2026 — Bappeda Kota Makassar terlibat dalam pembahasan pemanfaatan videotron dan billboard untuk memperluas sosialisasi Sensus Ekonomi 2026, karena kelengkapan data usaha dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Bappeda Makassar Dukung Penyebaran Informasi Sensus
Kepala Bappeda Kota Makassar Dahyal mengikuti pertemuan BPS dengan Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham di Kantor Wali Kota.
Kepala BPS Kota Makassar Abdul Hafid menyampaikan bahwa capaian pendataan baru mencapai 41,8 persen pada pertengahan Juli, sementara sensus dijadwalkan berakhir 31 Agustus 2026.
BPS menilai videotron dan billboard milik pemerintah dapat menjangkau pelaku usaha di pusat perdagangan, kawasan niaga, dan wilayah dengan partisipasi rendah.
“Program ini merupakan agenda nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pihak,” kata Aliyah Mustika Ilham.
Keterlibatan Bappeda relevan karena data sensus akan digunakan untuk membaca persebaran usaha, perkembangan sektor ekonomi, serta kebutuhan program pembangunan di tingkat kecamatan.
Informasi yang lebih luas diharapkan membantu petugas memperoleh jawaban lengkap dari pelaku usaha yang belum memahami tujuan pendataan.
Data Usaha Akan Menopang Evaluasi Kebijakan
BPS menegaskan bahwa jawaban responden dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.
Penjelasan tersebut diperlukan karena sebagian pelaku usaha masih khawatir data akan dikaitkan dengan kewajiban perpajakan.
Setiap wawancara rata-rata membutuhkan waktu sekitar 36 menit berdasarkan uji coba instrumen.
Bappeda dapat memanfaatkan hasil sensus untuk mengevaluasi kebijakan ekonomi, memetakan potensi wilayah, dan menyesuaikan sasaran program pemberdayaan usaha.
Pemantauan perkembangan pendataan juga penting agar kebutuhan sosialisasi tambahan dapat diarahkan ke wilayah yang capaiannya masih rendah.
Data usaha yang lebih lengkap akan memperkuat dasar penyusunan RKPD dan meningkatkan ketepatan program ekonomi Kota Makassar.
