MEDIASULSEL.ID – MAKASSAR Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar menggelar rapat koordinasi bersama seluruh lurah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Sipakatau Balai Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani, pada Senin (24/6/2024), dengan fokus membahas penggunaan dana kelurahan untuk tahun anggaran 2024.
Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Makassar, Netta Juliantini, menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan dana kelurahan sebesar Rp30,6 miliar. Setiap kelurahan dari total 153 kelurahan di Makassar menerima anggaran Rp200 juta, dengan proses pencairan dilakukan secara bertahap.
Pada tahap pertama, BPKAD telah menerima dana sebesar Rp15,3 miliar, yang kini siap dicairkan ke rekening kas umum daerah. “Tugas kami saat ini adalah memproses pencairan dana tahap pertama. Dana dari pemerintah pusat telah masuk ke rekening daerah,” kata Netta.
Setelah pencairan tahap pertama, para lurah diminta segera melaksanakan program-program yang direncanakan. Realisasi dana harus dilaporkan paling lambat September 2024 untuk memenuhi syarat pencairan tahap kedua dari pemerintah pusat.
“Kelurahan harus segera menyerap dan melaksanakan dana tersebut, lalu melaporkan realisasi penggunaannya pada September. Ini penting agar pencairan tahap dua dapat dilakukan,” tegas Netta.
Ia juga mengingatkan agar dana kelurahan digunakan secara maksimal, mengacu pada pengalaman 2023, di mana Rp14 miliar dana kelurahan tidak terserap akibat tidak terlaksananya sejumlah kegiatan fisik di beberapa kelurahan.
Dari 15 kecamatan, hanya tiga kecamatan yang berhasil merealisasikan dana kelurahan secara penuh, yakni Kecamatan Biringkanaya, Rappocini, dan Kepulauan Sangkarrang. Sementara itu, sebanyak 57 lurah gagal merealisasikan anggaran tahun sebelumnya.
BPKAD berharap agar seluruh lurah dapat memanfaatkan dana kelurahan tahun ini dengan optimal demi mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat.
