Makassar, 7 Juli 2025 – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar melalui Bidang Perbendaharaan menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola keuangan daerah berbasis digital. Hal ini diwujudkan dengan penerapan aplikasi Transaksi Non Tunai (TNT) yang dikembangkan oleh Bank Sulselbar.
Langkah strategis ini ditandai dengan digelarnya rapat koordinasi di Ruang Pola Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin (7/7/2025). Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam penataan sistem penatausahaan keuangan Pemerintah Kota Makassar agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Digitalisasi Keuangan Daerah
Aplikasi TNT dirancang untuk menggantikan transaksi tunai dengan sistem elektronik. Dengan begitu, setiap transaksi pemerintah dapat terekam secara digital sehingga lebih aman, cepat, dan transparan.
Rapat ini difokuskan pada:
-
Sinkronisasi teknis antarperangkat daerah dalam implementasi TNT,
-
Identifikasi kebutuhan dan tantangan di lapangan,
-
Strategi penerapan bertahap untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan SDM.
Kehadiran perwakilan dari berbagai perangkat daerah menunjukkan antusiasme serta komitmen kuat untuk menyukseskan implementasi TNT.
Komitmen BPKAD Wujudkan Good Governance
Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kota Makassar, Dra. N. Neta Juliantini, menegaskan bahwa penerapan TNT adalah bagian dari upaya reformasi birokrasi dan transformasi digital Pemkot Makassar.
“Proses ini akan melibatkan pelatihan teknis dan pendampingan intensif bagi seluruh perangkat daerah agar sistem dapat dijalankan dengan optimal,” ujarnya.
Menurutnya, sistem TNT menjadi solusi inovatif untuk mengatasi berbagai tantangan dalam transaksi manual yang rentan risiko. Dengan dukungan regulasi dan pengawasan yang ketat, TNT diyakini mampu memperkuat prinsip good governance di lingkup keuangan daerah.
Roadmap Implementasi TNT
BPKAD Kota Makassar akan menyusun roadmap implementasi TNT, yang meliputi:
-
Penyesuaian regulasi teknis,
-
Integrasi sistem keuangan daerah,
-
Monitoring dan evaluasi berkala.
Penerapan TNT akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari perangkat daerah yang telah memiliki kesiapan sistem dan sumber daya manusia.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem keuangan daerah yang modern, berintegritas, serta mendukung percepatan pembangunan Kota Makassar.
