mediasulsel.id – Makassar – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Koordinasi Pelayanan Publik Sektor Pertanahan bersama Ombudsman Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kanwil BPN Sulsel, Kamis (11/6).
Rapat koordinasi dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Wartomo, dan dihadiri seluruh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
Salah satu peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Johanis Buapi.
Dalam rapat koordinasi itu, BPN dan Ombudsman RI membahas berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor pertanahan. Fokus utama pembahasan mencakup penguatan transparansi layanan, peningkatan akuntabilitas, serta upaya menciptakan pelayanan yang lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kepala Kanwil BPN Sulsel Wartomo menegaskan bahwa sinergi antara BPN dan Ombudsman menjadi bagian penting dalam mendorong reformasi birokrasi di lingkungan pelayanan pertanahan.
Melalui koordinasi dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan pelayanan pertanahan di Sulawesi Selatan dapat semakin profesional dan memberikan kepastian layanan kepada masyarakat.
Selain itu, kolaborasi ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
Kanwil BPN Sulsel menilai kerja sama dengan Ombudsman RI menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan pelayanan pertanahan berjalan sesuai standar pelayanan publik dan semakin dipercaya oleh masyarakat.
