mediasulsel.id – Makassar, 15 Juli 2025 — Polemik dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur afirmasi di Kota Makassar mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Dugaan adanya penyimpangan dalam pendataan peserta menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan mendorong DPRD Makassar untuk segera mengambil langkah tegas.

Rencana pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan dan pihak terkait disampaikan langsung oleh Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham. Menurutnya, DPRD tidak tinggal diam dan akan memastikan seluruh proses seleksi jalur afirmasi berlangsung transparan dan adil, khususnya bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

“Kami tidak ingin ada anak yang terhambat mengenyam pendidikan hanya karena masalah ekonomi. Negara wajib hadir menjamin hak dasar itu,” tegas Ari. Ia juga menyatakan bahwa sekolah negeri seharusnya menjadi akses utama bagi warga kurang mampu, bukan justru mengarahkan mereka ke sekolah swasta tanpa subsidi.

Lihat Juga: BKPSDMD Makassar Jelaskan Soal Eks Caleg Lolos PPPK: “Kami Hanya Verifikasi Berkas

Sementara itu, kritik keras datang dari Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Sulsel, Muhammad Taufiq Hidayat. Ia menduga ada manipulasi dalam penentuan peserta jalur afirmasi dan menuntut transparansi penuh dari Dinas Pendidikan. Taufiq juga meminta Dinas Sosial turut bertanggung jawab terhadap validasi data warga prasejahtera yang dijadikan acuan dalam seleksi.

“Kalau datanya tidak valid, ini bentuk pengkhianatan terhadap keadilan sosial,” ujarnya dalam aksi protes di depan kantor DPRD Makassar. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal kasus ini melalui jalur hukum dan meminta lembaga-lembaga independen, termasuk Ombudsman dan media, ikut mengawasi prosesnya.

Laskar Merah Putih secara tegas menolak segala bentuk kolusi, nepotisme, dan intervensi dalam seleksi jalur afirmasi. Mereka menilai, setiap bentuk penyimpangan adalah ancaman serius bagi prinsip kesetaraan dalam dunia pendidikan.

Lihat Juga: R3, R4, PJLP… Apa Bedanya? BKPSDMD Makassar Jelaskan Satu per Satu

Menanggapi hal tersebut, Ari Ashari menyatakan bahwa DPRD telah lama memperjuangkan pendidikan gratis untuk warga miskin, bahkan sebelum masa pendaftaran sekolah dimulai. Ia membantah anggapan bahwa lembaganya lalai dalam mengawal isu ini.

Komisi D DPRD Makassar kini tengah menyiapkan RDP bersama Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan pemangku kepentingan lainnya. Ari menegaskan bahwa langkah ini bertujuan mencari solusi konkret agar tak ada lagi siswa yang terpinggirkan karena alasan ekonomi. “Kami akan hadir di tengah masyarakat, bukan sekadar berjanji, tapi benar-benar menindaklanjuti,” tutupnya.