mediasulsel.id – MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kembali menegaskan pentingnya sinergi dan kerja sama yang solid antara Pemerintah Kota Makassar dan lembaga penegak hukum dalam mendukung pembangunan daerah agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri acara buka puasa bersama dalam rangka kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut digelar oleh Kejaksaan Negeri Makassar di Kantor Kejari Makassar, Jalan Amanagappa, Selasa (10/3/2026).
Dalam sambutannya, Munafri menyebut kehadirannya di Kejaksaan Negeri Makassar menjadi momen penting untuk terus memperkuat hubungan dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan institusi kejaksaan.
Menurutnya, kerja sama yang baik antara pemerintah dan aparat penegak hukum sangat diperlukan guna memastikan berbagai program pembangunan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, serta tetap berada dalam koridor hukum.
“Kehadiran kami di Kejaksaan Negeri Makassar tentu menjadi kesempatan yang sangat baik untuk terus memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan jajaran kejaksaan,” ujar Munafri.
Ia juga menyampaikan bahwa dalam menjalankan berbagai agenda pembangunan daerah, Pemerintah Kota Makassar membutuhkan dukungan serta pendampingan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
Munafri mengungkapkan bahwa sejumlah program pembangunan dan penyelesaian berbagai persoalan daerah masih membutuhkan pengawalan dan pendampingan agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai aturan.
“Kami memiliki sejumlah agenda yang tengah direncanakan maupun yang sedang diselesaikan, dan tentu dalam proses tersebut kami membutuhkan dukungan serta pendampingan,” katanya.
Selain itu, Munafri juga menyoroti upaya pemerintah kota dalam mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyebutkan bahwa pemerintah tengah melakukan berbagai evaluasi untuk memastikan potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan secara optimal.
Hal tersebut, kata dia, sejalan dengan arahan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang mendorong penguatan sistem pengelolaan pendapatan daerah serta peningkatan pengawasan dalam prosesnya.
“Kami melihat masih ada sejumlah potensi pendapatan daerah yang perlu digali lebih dalam dan dimaksimalkan secara lebih detail,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa upaya meningkatkan PAD tidak hanya dilakukan melalui pembenahan sistem yang ada, tetapi juga dengan mendorong para pelaku usaha untuk lebih transparan dan jujur dalam melaporkan pendapatan mereka.
Dengan keterbukaan tersebut, pemerintah dapat memaksimalkan penerimaan pajak daerah yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kemampuan fiskal Pemerintah Kota Makassar.
“Selain melakukan perbaikan sistem, kami juga menekankan kepada para pelaku usaha agar lebih terbuka dan jujur dalam melaporkan penghasilan mereka,” tuturnya.
Menurut Munafri, optimalisasi pajak daerah menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah. Dengan kemampuan fiskal yang lebih baik, pemerintah dapat menjalankan berbagai program pembangunan secara lebih maksimal.
“Pada akhirnya, tujuan kita adalah memaksimalkan ruang fiskal Pemerintah Kota Makassar agar dapat dimanfaatkan untuk membangun kota ini menjadi lebih baik di masa mendatang,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Negeri Makassar atas dukungan serta kerja sama yang telah terjalin selama ini bersama Pemerintah Kota Makassar.
Ia berharap hubungan baik yang telah terbangun dapat terus diperkuat sehingga kolaborasi antara kedua pihak semakin solid dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik. Semoga ke depan sinergi ini dapat terus ditingkatkan untuk menghadirkan kolaborasi yang lebih kuat,” tutupnya.
Acara buka puasa bersama tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan beserta jajaran, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Makassar, perwakilan Kodim 1408/Makassar, Ketua DPRD Makassar, serta jajaran Polrestabes Makassar
