MEDIASULSEL.ID – Bone – DPRD Kabupaten Bone menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi mahasiswa yang menolak kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pernyataan ini disampaikan usai aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kantor DPRD Bone, Selasa (12/8/2025).
Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong, mengatakan pihaknya akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan memanggil dinas terkait, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), untuk membahas kebijakan tersebut.
“Tentu kami menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan rekan-rekan mahasiswa. Karena teknis PBB-P2 ini ada di pemerintah daerah, maka kita akan lakukan RDPU untuk mendapatkan penjelasan langsung dari mereka,” ujarnya.
Minta Kebijakan Dikaji Ulang
Andi Tenri juga mendesak Pemkab Bone mengkaji ulang kebijakan kenaikan tarif PBB-P2. “Kami minta setiap kebijakan jangan sampai memberatkan masyarakat,” tegasnya.
Anggota DPRD Bone, Muh Salam, menambahkan pembahasan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk PBB-P2, masih berlangsung dan belum disahkan. “Kami sejalan dengan perjuangan mahasiswa dan meminta pemerintah daerah membatalkan kenaikan PBB-P2 itu,” katanya.
Aksi Mahasiswa di DPRD dan Kantor Bupati
Sebelum ke DPRD, massa aksi lebih dulu menggelar orasi di Kantor Bupati Bone. Mereka menuntut penurunan tarif PBB-P2, namun gagal bertemu Bupati Andi Asman Sulaiman yang tidak berada di tempat.
Aksi sempat memanas saat massa mencoba masuk halaman kantor bupati, tetapi berhasil dikendalikan oleh aparat Satpol PP dan kepolisian.
Dalam tuntutannya, mahasiswa mendesak DPRD membentuk panitia khusus (pansus) atau mengeluarkan rekomendasi resmi penurunan tarif PBB-P2, membatalkan penerapan tarif tahun berjalan, mengkaji ulang perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), serta memberi keringanan bagi kelompok rentan seperti petani kecil, nelayan, lansia, dan warga berpenghasilan rendah.
