Nasional

Dugaan Makar Terkait Penyadapan Prabowo Naik ke Penyidikan

1
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan keterangan pers mengenai perkembangan kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo.

Mediasulsel.id, Jakarta, Selasa, 17/11/2026 – Polri menaikkan penanganan dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto ke tahap penyidikan.

Keterangan itu disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Selasa, 17/11/2026. Pengembangan dugaan makar ditangani tim khusus yang diketuai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, dan hingga kini belum ada tersangka baru dalam perkara dugaan makar.

Tim Khusus Tangani Pengembangan Dugaan Makar

Isir menyampaikan keterangan itu setelah mendampingi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman.

“Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” kata Isir, Selasa, 17/11/2026.

“Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami, dan Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim,” kata Isir, Selasa, 17/11/2026.

Laporan polisi dugaan makar itu diterbitkan Rabu, 11/11/2026 dan sebelumnya berada pada tahap penyelidikan. Naiknya status perkara menunjukkan penyidik melanjutkan penanganan melalui prosedur penyidikan.

Naiknya status itu tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan orang tertentu maupun menyatakan seluruh dugaan makar telah terbukti di pengadilan. Penyidik masih harus mendalami peran pihak-pihak terkait, tujuan tindakan yang diselidiki, dan alat bukti yang tersedia.

Isir mengatakan penyidik masih menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang menerima hasil penyadapan selain mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kapolri dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kamis, 12/11/2026, menyebut pengguna akhir atau end user hasil penyadapan adalah seorang perwira tinggi Polri berinisial LSP.

Sidang Etik Listyo Sigit Digelar Pekan Depan

Pada kesempatan yang sama, Isir juga mengumumkan jadwal sidang etik terhadap Listyo Sigit Prabowo. Sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap Listyo dijadwalkan digelar pekan depan.

“Itu (sidang etik LSP) dijadwalkan minggu depan. Nanti untuk harinya akan kami sampaikan juga,” kata Isir, Selasa, 17/11/2026.

Tanggal pelaksanaan sidang dan susunan majelis yang akan memeriksa Listyo belum diumumkan Polri. Informasi mengenai jadwal dan majelis akan disampaikan kemudian kepada awak media.

Sementara itu, sidang etik Irjen Eko Hadi Santoso digelar hari ini, Selasa, 17/11/2026, di Gedung Divpropam Polri, Jakarta. Sidang yang dipimpin Komjen Hendro Pandowo itu masih berlangsung hingga siang hari dan belum menghasilkan putusan.

Eko disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022. Dugaan pelanggaran yang diperiksa meliputi penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal melalui Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional Bareskrim Polri.

Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta Nasution telah menjalani sidang etik dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat pada Selasa, 10/11/2026. Ahrie mengajukan banding atas putusan tersebut dan permohonan banding itu akan diperiksa majelis pada tingkat banding.

Sidang etik Irjen Slamet Uliandi belum dijadwalkan karena masih menjalani perawatan medis. Dalam perkara penyadapan, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Mereka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau Pasal 332 KUHP ayat (1) dan (2), serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara ini, sementara hasil sidang etik Eko Hadi masih ditunggu.

Exit mobile version