Makassar — Kisruh belum terbayarnya kekurangan gaji Guru PPPK Kota Makassar selama dua bulan kembali memanas. Para anggota Forum Guru PPPK menyampaikan keluhan kerasnya kepada awak media Makassar Investigasi, Rabu (19/11/2025).
Para guru mengungkapkan, saat Muhiddin masih menjabat Kadis Pendidikan Kota Makassar, ia menjanjikan bahwa seluruh kekurangan gaji PPPK Tahun 2024 akan segera dibayarkan. Namun hingga kini, janji tersebut belum terealisasi.
Salah seorang guru yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan, jika janji tersebut disampaikan oleh pejabat Kadisdik sebelumnya, maka sudah seharusnya anggarannya juga masuk dalam proposal belanja Dinas Pendidikan Kota Makassar.
“Kami mempertanyakan kepada Kadisdik yang saat ini menjabat, apakah anggaran pembayaran kekurangan gaji PPPK sudah siap direalisasikan? Karena di SKPD lain, kekurangan gaji P3K sudah dibayarkan. Kenapa hanya di Disdik Makassar yang belum?” ujarnya.
1000 Guru PPPK Terancam Terdampak, Nilai Kekurangan Gaji Capai Rp 5 Miliar
Menurut Forum Guru PPPK, total guru yang terdampak mencapai 1.000 orang. Masing-masing guru memiliki kekurangan gaji sebesar Rp 3,2 juta, sehingga total anggaran yang harus dikeluarkan Pemerintah Kota Makassar mencapai sekitar Rp 5 miliar.
Para guru berharap Kepala Dinas Pendidikan yang baru dapat memanggil mereka untuk membahas persoalan ini secara terbuka.
Ancaman Aksi Besar: Mogok Mengajar & Unjuk Rasa Bertahap
Para guru memperingatkan, jika permasalahan ini kembali dibiarkan berlarut-larut, mereka akan melakukan aksi besar.
“Jika permasalahan ini tidak segera dibayar, jangan salahkan kami jika seluruh anggota Forum Guru PPPK melakukan mogok mengajar dan aksi unjuk rasa di Disdik dan Kantor Walikota,” tegas mereka.
Rencana aksi telah disusun secara bertahap:
Gelombang pertama: Kamis (20/11/2025), melibatkan tiga kecamatan.
Titik aksi: Kantor Dinas Pendidikan & Kantor Wali Kota Makassar.Gelombang kedua dan seterusnya: Menyusul hingga tuntutan dipenuhi.
Komisi D DPRD Makassar Akan Didatangi
Forum Guru PPPK juga mendesak Komisi D DPRD Makassar untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan:
Wali Kota Makassar
Kepala Dinas Pendidikan Makassar
Perwakilan guru PPPK
Stakeholder terkait
Tujuannya agar permasalahan anggaran dapat dijelaskan secara terbuka, sekaligus mencari solusi penyiapan dana pembayaran gaji.
Guru Harap Wali Kota Turun Tangan
Para guru berharap Wali Kota Makassar segera bertindak cepat sebelum situasi semakin memanas.
“Kami ingin suara kami didengar Bapak Wali Kota. Ini hak kami. Jangan sampai 1.000 guru PPPK turun ke jalan karena sudah tidak ada pilihan lain,” kata salah satu guru.
Berita ini disusun berdasarkan keterangan para guru yang tergabung dalam Forum Guru PPPK Kota Makassar sebagaimana disampaikan kepada awak media Makassar Investigasi pada 19 November 2025. Seluruh informasi mengenai janji pembayaran, nominal kekurangan gaji, serta rencana aksi merupakan klaim dari pihak guru
