mediasulsel.id, Jakarta, Jumat, 23/10/2026 — Indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen pada 2026 dan telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebesar 93 persen pada 2029.
Indeks literasi keuangan pada periode yang sama berada di angka 69,57 persen.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi menyampaikan capaian tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta.
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan itu diselenggarakan OJK bersama Badan Pusat Statistik dan Lembaga Penjamin Simpanan.
Akses tumbuh lebih cepat dari pemahaman
Selisih antara tingkat inklusi dan literasi menunjukkan akses masyarakat terhadap produk keuangan tumbuh lebih cepat dibandingkan pemahaman mengenai manfaat serta risikonya.
Kondisi tersebut membuat edukasi keuangan tetap dibutuhkan agar peningkatan kepemilikan rekening dan penggunaan layanan keuangan diikuti kemampuan mengambil keputusan yang aman.
Friderica mengatakan perluasan akses didukung pembentukan tim percepatan di seluruh daerah.
“Saat ini kita sudah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ujar Friderica.
Tim tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator, dan industri jasa keuangan untuk memperluas layanan kepada masyarakat.
Prabowo apresiasi kerja lintas lembaga
Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keberadaan TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota sejak akhir 2024.
Menurut Presiden, kelembagaan itu membantu akses keuangan menjangkau pengemudi daring, petani, nelayan, pedagang, santri, serta kelompok masyarakat lainnya.
Rakornas tahun ini juga dihadiri pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Merah Putih, anggota DPR dan DPD, kepala daerah, serta pelaku industri jasa keuangan.
Pemerintah berharap perluasan akses pembiayaan dapat mendukung pemerataan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
